JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memilih tidak mau mengomentari lebih jauh terkait perintah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri agar para kepala daerah dari PDIP agar tidak mengikuti retreat yang digelar di Magelang. Instruksi ini diberikan setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut si Doel sapaan akrab Rano Karno bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif DPP PDIP. Ia juga menegaskan bahwa saat ini ia lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur Jakarta.
“Itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang sebagai wakil gubernur. Ini lah tugas utama saya sekarang,” katanya ketika ditemui di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).
Saat ditanya mengenai keberangkatan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ke retreat tersebut, Rano Karno enggan memberikan komentar dan menyarankan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Pramono.
Sebelumnya, Megawati juga mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP melalui Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Dalam surat tersebut, Megawati meminta agar para kader PDIP menunda keikutsertaan mereka dalam retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya instruksi tersebut. Surat tersebut mengatur agar mereka yang sudah dalam perjalanan untuk retreat, dihimbau untuk membatalkan atau berhenti sejenak dan kembali.
“Seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan diminta untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati.
