Teheran – Pemerintah Iran dengan tegas membantah tuduhan Prancis yang mengaitkan Teheran dengan serangan siber terhadap ratusan supermarket di negara tersebut. Serangan yang terjadi pada Oktober lalu itu dilaporkan mengganggu sistem pendingin lemari es dan freezer hingga menyebabkan sejumlah toko membuang persediaan makanan.
Kementerian Luar Negeri Iran menyebut tuduhan yang disampaikan pemerintah Prancis tidak berdasar. Teheran juga mengecam kebijakan Paris yang dinilai kerap mengaitkan Iran dengan berbagai aktivitas siber tanpa bukti yang jelas.
“Kementerian Luar Iran dengan tegas menolak tuduhan sepihak dan tidak berdasar yang dilontarkan pemerintah Prancis terhadap Iran, terkait dugaan aktivitas siber di Prancis,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, seperti dilansir AFP, Rabu (11/11/2026).
Pemerintah Iran juga menyampaikan kecaman terhadap tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai pola lama yang kembali digunakan untuk menyalahkan Republik Islam Iran.
Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa mereka “sangat mengecam keras kebijakan usang berupa melontarkan tuduhan terhadap Republik Islam Iran”.
Serangan Siber Ganggu Sistem Pendingin Supermarket
Sebelumnya, ratusan supermarket di Prancis dilaporkan terdampak serangan siber pada 11 dan 12 Oktober 2026. Insiden tersebut menyebabkan suhu lemari pendingin dan freezer meningkat sehingga sejumlah toko terpaksa membuang persediaan makanan yang mudah rusak.
Gangguan serupa juga dilaporkan terjadi di sedikitnya 11 negara Eropa lainnya pada awal November 2026. Peristiwa tersebut memicu kekhawatiran mengenai meluasnya serangan siber terhadap infrastruktur dan sistem operasional sektor ritel.
Menanggapi insiden itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan pemerintahnya tidak menutup kemungkinan adanya berbagai langkah untuk mencegah serangan lanjutan.
Paris juga telah memanggil Duta Besar Iran dan berupaya mendorong pemberian sanksi di tingkat Uni Eropa.
Barrot menegaskan Prancis akan mengambil langkah yang dianggap perlu dan proporsional, termasuk tindakan yang tidak seluruhnya diumumkan kepada publik.
Menlu Iran Balik Kritik Pemerintah Prancis
Di tengah saling tuding tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut merespons pernyataan pemerintah Prancis. Melalui unggahan di media sosial X, Araghchi menyindir Paris karena dinilai mengalihkan tanggung jawab atas persoalan dalam negeri kepada pihak lain.
“Karena tidak mampu mengurus kebutuhan dasar, apalagi menanggapi keluhan rakyatnya sendiri, pemerintah Prancis justru melimpahkan kesalahan atas kegagalan-kegagalan mereka kepada pihak lain,” sindir Araghchi.
Kementerian Luar Negeri Iran juga memperingatkan bahwa Teheran tidak akan tinggal diam jika menghadapi aktivitas asing yang dinilai melanggar hukum dan mengancam kepentingan nasional.
Iran menyatakan tidak akan “ragu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tepat untuk menjaga kepentingan nasional dan keamanan dalam menghadapi aktivitas asing yang melanggar hukum”.
Teheran bahkan menilai tuduhan yang dilontarkan Paris justru mencerminkan persoalan tata kelola pemerintah Prancis sendiri.
Sementara itu, Uni Eropa menyatakan akan mengupayakan respons yang cepat dan terpadu setelah melakukan pembahasan bersama negara-negara anggotanya terkait insiden serangan siber tersebut.
