PADANG PARIAMAN – Pemerintah mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat untuk memperbaiki kualitas gizi anak, memperluas akses pendidikan, serta menekan angka stunting di Indonesia.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menilai pemenuhan gizi dan pemerataan pendidikan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Kecukupan gizi dan pemerataan pendidikan menjadi kunci menciptakan generasi unggul.”
“Program MBG dan Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup anak-anak serta mencegah stunting sejak dini,” kata Dony di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (27/10/2026).
Angka Stunting Masih Jadi Perhatian
Dony menyebut prevalensi stunting di Indonesia masih berada di kisaran 19 persen, sedangkan angkanya di wilayah Sumatra diperkirakan mencapai 22–24 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi berkelanjutan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.
Menurut Dony, MBG dirancang untuk membantu mengatasi persoalan kekurangan gizi yang berpotensi menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual anak.
“Program MBG memiliki dasar pemikiran untuk memutus persoalan kekurangan gizi yang dapat memengaruhi masa depan anak-anak. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menegaskan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan MBG tetap diperlukan agar program yang masih relatif baru tersebut berjalan semakin efektif dan tepat sasaran.
Namun, evaluasi pelaksanaan perlu ditempatkan secara proporsional tanpa mengabaikan tujuan utama program, yakni membantu masyarakat memenuhi kebutuhan makanan bergizi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Sekolah Rakyat Buka Akses Pendidikan bagi Keluarga Miskin
Selain pemenuhan gizi, pemerintah memperluas kesempatan belajar melalui Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berasrama untuk jenjang SD hingga SMA yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial.
Program tersebut menyasar keluarga dalam kelompok desil 1 dan 2, yaitu lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak memperoleh akses pendidikan sekaligus fasilitas tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar.
“Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan tetap memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk intervensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata dia.
Dony menilai dukungan terhadap pendidikan dan pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Evaluasi dan Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Menurut Dony, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaannya.
Ia berharap MBG dan Sekolah Rakyat dapat memperkecil kesenjangan kesempatan bagi keluarga kurang mampu sekaligus membantu menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Kedua program tersebut diharapkan saling melengkapi melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan perluasan akses pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga rentan memiliki kesempatan lebih baik untuk tumbuh dan berkembang.
Dengan pelaksanaan yang tepat sasaran dan pengawasan berkelanjutan, upaya peningkatan gizi dan pendidikan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.***
