JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Dipo Nusantara, mendorong percepatan transisi energi nasional menuju net zero emission melalui penyelarasan regulasi. Langkah ini dianggap penting untuk meminimalkan hambatan hukum dan mendorong investasi di sektor energi terbarukan.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kompleks Parlemen, Selasa (11/11/2025), Dipo menekankan pentingnya harmonisasi aturan agar program transisi energi berjalan lancar dan konsisten dengan kebijakan pemerintah.
“Kami mendukung langkah percepatan transisi energi agar target net zero emission dapat tercapai. Penyelarasan regulasi menjadi kunci agar kebijakan yang dijalankan efektif dan tidak menimbulkan hambatan hukum di masa mendatang,” ujar Dipo Nusantara.
Ia menyoroti bahwa tumpang tindih regulasi berpotensi memperlambat perizinan investasi energi baru terbarukan (EBT). Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi dianggap penting untuk mendukung program strategis nasional.
Dipo juga menekankan peran Biro Hukum Kementerian ESDM dalam memastikan semua regulasi dan kebijakan energi selaras dengan arah transisi energi nasional. “Sinkronisasi aturan akan membantu kelancaran investasi dan pelaksanaan proyek energi, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Selain regulasi, Dipo mengingatkan pentingnya pemerataan akses energi di daerah, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta prioritas penyediaan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut agar pembangunan nasional lebih merata.
“Masih banyak desa di NTT yang belum teraliri listrik, dan distribusi BBM terkadang menghadapi kendala. Dukungan energi yang memadai penting, termasuk bagi kebutuhan strategis di wilayah yang baru memiliki fasilitas militer,” ujar Dipo.
Politisi asal NTT ini menekankan pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan sosial. “Kami berharap masyarakat di NTT dapat menikmati akses energi setara dengan wilayah lain di Indonesia,” pungkasnya.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPR untuk mendukung transisi energi berkelanjutan, sambil mendorong investasi EBT dan pemerataan infrastruktur energi di seluruh wilayah Indonesia.
