JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk mengawal 10 isu publik yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Dalam pembukaan sidang paripurna pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan sejumlah permasalahan krusial yang akan menjadi fokus pengawasan DPR guna mendukung kinerja pemerintah dalam menjalankan amanah undang-undang.
Puan menegaskan bahwa pengawasan DPR diarahkan untuk memastikan pemerintah bekerja optimal demi kepentingan rakyat.
“(Sehingga) DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat,” ujar Puan dalam pidatonya. Pernyataan ini mencerminkan upaya DPR untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
10 Isu Publik yang Jadi Prioritas DPR
Salah satu isu utama yang disoroti adalah penanganan pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
DPR mendorong penyelesaian cepat agar masyarakat tidak dirugikan. Selain itu, isu royalti lagu juga menjadi perhatian, dengan DPR menyoroti perlunya transparansi dan keadilan dalam distribusi hak cipta bagi musisi Tanah Air.
Isu-isu lain yang masuk radar DPR mencakup berbagai permasalahan mendesak, seperti penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, hingga perlindungan hak-hak masyarakat. DPR berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong solusi konkret agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik.
DPR Dorong Pemerintah Responsif
Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak hanya sekadar memantau, tetapi juga memastikan pemerintah responsif terhadap kebutuhan rakyat. Sidang paripurna ini menjadi momentum bagi DPR untuk memperkuat peran legislatifnya dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Menurut data internal DPR, sepanjang tahun ini, DPR telah menampung 5.642 laporan pengaduan masyarakat, yang menjadi dasar penyusunan prioritas pengawasan. Langkah ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menyerap aspirasi publik dan memastikan isu-isu tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Langkah Strategis ke Depan
DPR berencana membentuk tim khusus untuk mengawal setiap isu, termasuk pemblokiran rekening PPATK dan polemik royalti musik. Tim ini akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel. DPR juga mengundang partisipasi masyarakat untuk melaporkan permasalahan melalui saluran resmi, seperti portal pengaduan DPR.
Isu-isu yang diangkat DPR ini diharapkan menjadi katalis perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dengan fokus pada 10 isu utama ini, DPR menunjukkan komitmennya untuk menjadi wakil rakyat yang responsif dan solutif di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
