JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti penindakan hukum terhadap pemilik Toko Mama Khas Banjar yang dinilai tidak proporsional. Ia menegaskan, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi nasional harus dijaga oleh semua pihak.
Menurut Evita, negara seharusnya hadir dengan pendekatan pembinaan, bukan semata-mata penindakan. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Pendekatan hukum terhadap mereka harus mengedepankan keadilan restoratif dan proporsional,” tegasnya.
Kasus Toko Mama Khas Banjar mencuat setelah pemiliknya dipidanakan karena tidak mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa pada produknya. Akibatnya, usaha tersebut mengalami kerugian besar dan keluarga pemiliknya pun terdampak.
Evita menilai, tindakan hukum yang langsung dijatuhkan tanpa pembinaan justru bisa membuat pelaku UMKM trauma memulai atau mengembangkan usaha.
“Jangan sampai ini membuat pelaku usaha kecil takut memulai usaha hanya karena ancaman pidana administratif,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sudah ada nota kesepahaman antara instansi terkait untuk mengedepankan edukasi dan pendampingan terlebih dahulu kepada pelaku usaha kecil, terutama terkait perizinan dan sertifikasi produk.
“Bukan berarti pelanggaran administrasi diabaikan, tapi UMKM butuh dibimbing, bukan ditakuti,” jelasnya.
Evita juga meminta agar lembaga yang berwenang mengeluarkan izin, sertifikasi, maupun labelisasi produk lebih aktif melakukan sosialisasi. “Semua pihak harus ambil bagian menjaga UMKM dan memastikan perlindungan hukum yang adil dan manusiawi,” tandasnya.
