JAKARTA – Dugaan keterlibatan dua anggota TNI dalam penjualan amunisi kepada kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Puncak Jaya, Papua, memicu kemarahan DPR. Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap negara yang mengancam keamanan nasional.
Kasus ini mencuat setelah laporan dugaan penyalahgunaan amunisi TNI yang justru berpindah tangan ke kelompok separatis bersenjata. Amunisi tersebut, yang seharusnya menjadi alat menjaga kedaulatan, diduga dijual kepada separatis OPM, kelompok yang kerap menebar teror dan menimbulkan korban jiwa, baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan.
“Kalau benar ada anggota TNI yang terlibat menjual amunisi kepada separatis OPM, itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Tidak ada kompromi untuk tindakan seperti ini. Saya mendesak TNI segera melakukan investigasi menyeluruh, memeriksa secara detail, dan jika terbukti, oknum tersebut harus dihukum berat,” tegas Deng Ical dalam keterangannya kepada media, Rabu (1/10/2025).
Politisi dari Fraksi PKB ini menyoroti dampak serius dari kasus tersebut, yang tidak hanya melanggar disiplin militer, tetapi juga mencoreng reputasi TNI sebagai garda terdepan pertahanan bangsa. Ia memperingatkan bahwa tindakan oknum ini dapat memperkuat posisi separatis OPM, yang selama ini menjadi ancaman nyata di Papua.
“Kita semua tahu separatis OPM telah banyak menimbulkan korban, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat keamanan. Jangan sampai ada oknum yang justru memperkuat posisi mereka dengan cara-cara kotor. Jika terbukti, hukumannya harus maksimal agar menjadi efek jera bagi siapa pun yang berniat melakukan hal serupa,” ujar Deng Ical.
Untuk mencegah kasus serupa terulang, Deng Ical mendesak TNI memperketat pengawasan internal, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi senjata serta amunisi di wilayah rawan konflik. Menurutnya, kelemahan dalam sistem pengendalian dapat dimanfaatkan oknum untuk mengkhianati institusi dan rakyat.
“Pengawasan harus diperketat, rantai distribusi amunisi harus jelas dan terkontrol. TNI adalah benteng pertahanan rakyat. Jika ada oknum yang bermain di dalam, maka benteng itu bisa runtuh dari dalam. Itu yang harus dicegah bersama-sama,” tegasnya.
Sebagai bagian dari Komisi I DPR yang mengawasi sektor pertahanan dan keamanan, Deng Ical menegaskan bahwa DPR akan memantau ketat perkembangan kasus ini. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang transparan untuk memastikan TNI tetap bersih dan profesional, sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
“Jangan ada yang main-main dengan kedaulatan bangsa. Ini menyangkut harga diri negara. Kita harus serius memberantas separatis OPM dan pada saat yang sama menutup semua peluang bocornya dukungan dari dalam. Itu artinya, TNI harus bersih, tegas, dan tanpa kompromi,” tutup Deng Ical.
TNI diminta segera bertindak cepat dan transparan untuk menangani skandal ini. Publik kini menanti langkah tegas institusi militer dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas demi keamanan nasional.
