JAKARTA – Dukungan PDIP ke Prabowo Subianto yang disuarakan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memicu perhatian publik.
Publik pun menyoroti respon Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal memiliki kedekatan dengan Prabowo namun di sisi lain berseberangan dengan Megawati.
Langkah politik Megawati yang menginstruksikan kader PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam.
Dalam forum Bimbingan Teknis anggota legislatif PDIP se-Indonesia di Bali, Megawati mengumumkan arah baru partai, yang dinilai menandai babak politik baru pasca-Pilpres 2024.
Menanggapi hal itu, Jokowi tidak banyak berkomentar. “Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri,” ujarnya singkat, Jumat (1/8/2025).
Konteks Amnesti dan Manuver Politik PDIP
Instruksi Megawati muncul di momen yang tak bisa dibilang kebetulan.
Hanya beberapa jam sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Pemberian amnesti itu dilakukan menjelang Kongres PDIP yang juga digelar di Bali—momen krusial yang memberi warna pada strategi politik partai banteng.
Menanggapi amnesti tersebut, Jokowi menegaskan bahwa itu adalah kewenangan presiden berdasarkan konstitusi.
“Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa presiden yang diberikan oleh undang-undang dasar kita dan kita menghormati,” ucapnya.
Ia juga yakin Prabowo tak gegabah dalam membuat keputusan.
“Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, hukum, sosial politik, semuanya pasti menjadi pertimbangan,” tegasnya.
PDIP Ingin Pemerintahan Tetap di Rel yang Benar
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyebut bahwa instruksi Megawati bukan sekadar simbol akomodasi kekuasaan, melainkan bentuk tanggung jawab menjaga arah pembangunan nasional.
“Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” ungkapnya di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali.
Deddy juga menggarisbawahi urgensi dukungan PDIP dalam menghadapi krisis global yang berdampak pada stabilitas fiskal dan sosial dalam negeri.
Ia menyebut tantangan ekonomi, pembayaran utang luar negeri, hingga tekanan geopolitik global menjadi latar penting di balik keputusan politik Megawati.
Dukungan kepada Prabowo, menurutnya, adalah bagian dari konsolidasi nasional untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.***
