JAKARTA — Jelang gelaran Sidang Umum PBB ke-80 yang dijadwalkan berlangsung September ini, Finlandia tengah mengevaluasi secara serius opsi pengakuan resmi terhadap Negara Palestina.
Presiden Finlandia, Alexander Stubb, menyatakan kesiapannya untuk memberikan pengesahan bila pemerintah mengajukan proposal pengakuan secara formal.
Isyarat kesediaan dari Finlandia ini muncul di tengah arus dukungan internasional yang semakin kuat terhadap kedaulatan Palestina.
Negara-negara besar seperti Prancis, Kanada, dan Inggris telah lebih dahulu menyampaikan komitmen mereka sebagai bentuk dorongan baru bagi proses perdamaian yang mandek di Timur Tengah.
“Keputusan yang diambil oleh Prancis, Inggris, dan Kanada memperkuat tren pengakuan terhadap Palestina sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali proses perdamaian,” kata Stubb dalam sebuah unggahan di X pada Kamis (31/7/2025).
Stubb juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Ia mengecam keras situasi yang disebutnya sebagai “tidak manusiawi”, dan menyerukan pentingnya aksi nyata dari komunitas internasional untuk mempercepat penyelesaian konflik yang telah berlangsung puluhan tahun antara Israel dan Palestina.
Dari sisi pemerintahan, Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo juga menegaskan posisi negaranya yang tetap mendukung solusi dua negara.
Ia menyatakan hal tersebut pada Jumat (1/8/2025), namun belum secara spesifik mengonfirmasi kesiapan pemerintah untuk mengakui Palestina dalam waktu dekat.
Orpo menambahkan bahwa diskusi intens masih berlangsung antara dirinya dan Presiden Stubb terkait arah kebijakan luar negeri Finlandia, khususnya menyangkut isu Timur Tengah.
Ia memastikan pembahasan ini akan terus dilanjutkan hingga menjelang forum tingkat tinggi di PBB.
Pemerintah Finlandia sendiri saat ini tengah mengkaji secara mendalam konsekuensi diplomatik dan geopolitik dari langkah tersebut.
Keputusan akhir diharapkan akan diumumkan sebelum pertemuan internasional pada September mendatang, seiring meningkatnya tekanan global agar negara-negara di Eropa mengambil sikap lebih tegas terhadap isu Palestina.***
