JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyerukan penghentian tunjangan perumahan dan fasilitas lain bagi anggota dewan. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa langkah tersebut dilandasi oleh nilai etik, empati, dan simpati terhadap kondisi ekonomi rakyat yang tengah terjepit.
“Keputusan ini didasari pada nilai etik, empati, dan simpati terhadap kondisi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi,” ujar Said.
Ia menekankan pentingnya refleksi diri di kalangan wakil rakyat. Menurutnya, anggota DPR perlu mempertimbangkan kelayakan menerima tunjangan besar di tengah sorotan publik terhadap kinerja mereka dan situasi ekonomi yang menekan masyarakat.
“Anggota DPR perlu mengukur diri apakah pantas menerima tunjangan besar saat kinerja mereka dipertanyakan dan masyarakat berjuang dalam situasi ekonomi sulit,” tegasnya.
Fraksi Gerindra turut menyuarakan hal senada. Mereka menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dalam demonstrasi, termasuk Affan Kurniawan, dan menilai bahwa fasilitas berlebihan dapat merusak kepercayaan publik.
“Fasilitas berlebihan mencederai kepercayaan rakyat,” kata pernyataan resmi Gerindra.
Ketua Fraksi Gerindra, Budi, bahkan menginstruksikan agar seluruh anggota fraksinya menunda kunjungan kerja ke luar negeri. Ia meminta agar para wakil rakyat tetap berada di dalam negeri untuk mendengar langsung aspirasi dan keresahan masyarakat.
