JAKARTA – Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Sahroni menyakini Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ada motif politik. Ganjar dilaporkan atas kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah.
“Kalau laporan ini disubmit sebelum Pilpres kemarin, itu baru berpolemik. Tapi kan sekarang sudah selesai, saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu,” katanya kepada wartawan.
Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menjelaskan laporan yang dilakukan IPW merupakan hal yang biasa, ia berkaca pada pengalamannya yang juga pernah dilaporkan
“Saya saja pernah dilaporkan kan, walau tak ada dasar dan bukti yang cukup,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Sahroni meminta KPK untuk memproses laporan IPW bila ada bukti-bukti pendukung. KPK, terang Sahroni, harus transparan.
“KPK juga wajib menerima dan memproses laporan dari siapapun, apabila ada bukti-bukti yang mendukung. Kalau ternyata bukti tak mencukupi sehingga laporan tak bisa lanjut, ya diumumkan saja secara transparan,”tutupnya.
Untuk Diketahui, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar ke KPK. IPW juga menyertakan bukti pelaporan ke KPK.
IPW menduga korupsi berupa penerimaan gratifikasi atau suap berupa penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023
Sementara itu, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Imam Priyono, angkat bicara. Imam menegaskan Ganjar selalu mengedepankan sikap antikorupsi.
“Pada prinsipnya, dalam kepemimpinan, Mas Ganjar selalu mengedepankan transparansi dan antikorupsi,” kata Imam.
