WASHUNGTON, AS – Jepang dan Amerika Serikat memperkuat aliansi pertahanan dengan menyepakati peningkatan produksi bersama alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya rudal, serta perluasan kehadiran militer di wilayah barat daya Jepang. Langkah ini diambil di tengah eskalasi ketegangan dengan China di kawasan Indo-Pasifik.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon, Washington, pada Kamis (15/1/2026). Kedua negara juga berkomitmen memperdalam kerja sama rantai pasok, termasuk pengamanan pasokan mineral kritis yang strategis bagi industri pertahanan.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Jepang yang dikutip kantor berita AFP, “Karena lingkungan keamanan di Asia meningkat dengan sangat cepat, kedua menteri menegaskan bahwa aliansi Jepang–AS tetap teguh.”
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 50 menit tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengintensifkan produksi bersama rudal udara ke udara serta rudal pencegat darat ke udara. Selain itu, mereka juga menyetujui perluasan latihan militer bersama yang lebih canggih dan realistis di berbagai lokasi, termasuk wilayah barat daya Jepang.
Wilayah barat daya, yang mencakup pulau-pulau subtropis seperti Okinawa, menjadi fokus utama penguatan pertahanan Tokyo. Okinawa, yang menjadi basis utama pasukan AS di Jepang, berperan strategis sebagai pos pengawasan terhadap Selat Taiwan, China, serta Semenanjung Korea.
Latar Belakang Ketegangan dengan China
Kesepakatan ini muncul di tengah memanasnya hubungan diplomatik Jepang dan China. Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu menyatakan bahwa Jepang berpotensi melakukan intervensi militer jika China menyerang Taiwan.
China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, bereaksi keras dengan memberlakukan pembatasan ekspor barang dual-use ke Jepang yang berpotensi dimanfaatkan untuk keperluan militer. Langkah Beijing tersebut memunculkan kekhawatiran di Tokyo bahwa China dapat membatasi akses Jepang terhadap logam tanah jarang (rare earth minerals), bahan baku vital bagi teknologi pertahanan dan elektronik.
Dorongan Anggaran Pertahanan Rekor
Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan PM Takaichi terus menggenjot kemampuan militer. Pada Desember 2025, kabinet menyetujui anggaran pertahanan sekitar 9 triliun yen untuk tahun fiskal 2026, menandai rekor tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi bagian dari rencana peningkatan belanja pertahanan hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Langkah ini sejalan dengan strategi penguatan postur pertahanan Jepang guna menghadapi ancaman regional yang semakin kompleks, termasuk aktivitas militer China di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan.
Pertemuan Koizumi dan Hegseth ini menjadi yang keempat sejak Koizumi dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Oktober 2025, menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam memperkokoh aliansi di tengah ketidakpastian geopolitik Asia.
