Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) mendesak DPR RI untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Penyiaran di bulan September 2024. Jika revisi Undang-Undang Penyiaran tetap disahkan pada akhir masa jabatan anggota DPR periode 2019 hingga 2024, hal ini dinilai tidak efektif dan terkesan memaksakan.
IJTI Desak DPR RI untuk Tunda Pengesahan RUU Penyiaran
