JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Penegasan ini disampaikan setelah pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Dalam laporan resmi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan langkah strategis pemerintah untuk memastikan program bansos berjalan efektif.
Salah satunya melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Data ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem verifikasi dan validasi terbaru, serta pemeringkatan desil 1 hingga 10, sehingga distribusi bansos dapat lebih akurat.
Saifullah menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat.
“Kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat.”
“Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas Saifullah.
Selain verifikasi data, Kementerian Sosial juga menindaklanjuti temuan penerima bansos yang diduga terlibat perjudian daring (judol).
Menurut Mensos, langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.
“Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima Bansos lagi.”
“Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan, itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan, bekerja sama dengan Dinsos setempat,” imbuhnya.
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos tercatat telah mencapai lebih dari 75 persen.
Namun, Presiden Prabowo menekankan agar bantuan tidak dipahami sebagai solusi permanen, melainkan sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi.
“Kita ingin yang namanya bansos ini dipahami sebagai sifatnya sementara lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” ujar Saifullah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya program pendukung, seperti penyediaan makan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas, pemenuhan gizi untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun, serta inisiatif pelatihan keterampilan dan penguatan akses usaha.
“Kita punya program itu juga permakanan untuk dua kali sehari, sarapan dan makan siang 35.000 penyandang disabilitas,” imbuhnya.
Ke depan, Kementerian Sosial akan memperkuat sinergi dengan dunia usaha, filantropi, hingga organisasi masyarakat untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas juga menjadi prioritas dalam memastikan ketersediaan anggaran yang cukup bagi program pemberdayaan.
“Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas,” tutup Saifullah.***
