TOKYO, JEPANG – Partai politik baru di Jepang, Path to Rebirth, mengumumkan rencana menunjuk kecerdasan buatan (AI) sebagai ketua umum setelah kegagalan pemilu terbaru, menandai tren global di mana AI mulai terlibat dalam kepemimpinan negara.
Partai Path to Rebirth, yang didirikan pada Januari 2025 oleh Shinji Ishimaru—mantan Wali Kota Akitakata dan politikus eksentrik—mengambil keputusan ini pasca Ishimaru mundur akibat hasil buruk partai dalam pemilu majelis tinggi Juli lalu.
Ishimaru, yang sempat mencuri perhatian dengan meraih posisi kedua di pemilihan gubernur Tokyo 2024 melalui kampanye digital inovatif, gagal membawa partainya merebut satu pun kursi parlemen.
Penggantinya, Koki Okumura, mahasiswa doktoral riset AI berusia 25 tahun dari Universitas Kyoto, terpilih melalui kontes internal partai.
Dalam konferensi pers pada Selasa (16/9), Okumura secara tegas menyatakan, “Pemimpin baru kami adalah AI.” Ia menjelaskan bahwa AI ini tidak akan campur tangan dalam aktivitas politik harian anggota, melainkan difokuskan pada tugas administratif krusial seperti alokasi sumber daya internal. Detail teknis implementasi AI, termasuk model dan integrasinya, masih dalam tahap diskusi lanjutan.
Path to Rebirth sendiri dikenal sebagai partai “nyentrik” karena absennya platform kebijakan kaku, memungkinkan anggota bebas mengusung agenda pribadi.
Meski begitu, partai ini kesulitan bersaing: 42 kandidatnya kalah telak di pemilu majelis Tokyo Juni 2025, diikuti kegagalan 10 kandidat lain di pemilu nasional Juli.
Pengumuman AI ini diharapkan menjadi terobosan untuk merevitalisasi citra partai di tengah persaingan politik Jepang yang ketat.
Tren Global Penggunaan AI di Pemerintahan
Langkah Jepang ini bukan yang pertama. Baru-baru ini, Albania menjadi pionir dengan menunjuk AI bernama Diella sebagai “menteri” khusus anti-korupsi dalam kabinet Perdana Menteri Edi Rama.
Diangkat pada Kamis pekan lalu, Diella—yang berarti “matahari” dalam bahasa Albania—dideskripsikan Rama sebagai “anggota kabinet yang tidak hadir secara fisik” dan akan memastikan bahwa “seluruh tender publik 100 persen bebas dari korupsi.” Inisiatif ini menjadikan Diella sebagai menteri AI pertama di dunia, menyoroti potensi teknologi untuk membersihkan praktik korupsi di sektor publik.
Para ahli melihat fenomena ini sebagai bagian dari evolusi politik digital, di mana AI bisa menawarkan keputusan netral dan efisien.
Namun, tantangan etis seperti transparansi algoritma dan akuntabilitas tetap menjadi perdebatan hangat. Di Jepang, langkah Path to Rebirth bisa menginspirasi partai lain, meski skeptisisme publik terhadap “pemimpin virtual” masih tinggi.
Implikasi untuk Demokrasi Masa Depan
Dengan kata kunci seperti AI ketua partai Jepang dan *partai politik AI global, inisiatif ini berpotensi mengubah dinamika pemilu.
Path to Rebirth berharap AI-nya, yang masih dirahasiakan namanya, mampu mengoptimalkan strategi tanpa bias manusiawi.
Sementara itu, pengamat politik memantau apakah model ini akan diadopsi lebih luas, terutama di negara-negara maju yang bergulat dengan inovasi teknologi.
