JAKARTA – Program pemerintah Indonesia yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah terjangkau per tahun diyakini dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
Isu ini menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi “Atap untuk Semua: Perumahan Terjangkau Sosial, Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi & Sosial Indonesia” pada hari kedua Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta.
Nicholas Morris, ekonom dan profesor adjung di La Trobe University Melbourne, menegaskan bahwa investasi di sektor perumahan memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian.
“Investasi di bidang perumahan adalah cara yang sangat efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang tinggi. Mengembangkan perumahan adalah cara yang sangat baik untuk mendapatkan efek pengganda yang besar,” kata Nicholas.
Ia menjelaskan, di Amerika Serikat, investasi sebesar 1 dolar AS di sektor perumahan dapat meningkatkan PDB sebesar 3,08 dolar AS, sementara di Australia setiap 1 dolar yang diinvestasikan menghasilkan 2,9 dolar dalam bentuk output ekonomi.
Indonesia saat ini menghadapi backlog perumahan yang signifikan, di mana pasokan baru tidak mampu mengimbangi permintaan dari kelas menengah yang terus meningkat. Menurut Real Estate Indonesia, sekitar 12,7 juta rumah tangga masih belum memiliki hunian akibat keterbatasan pasokan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan berbiaya rendah melalui Program Pembiayaan Perumahan Publik (FLPP) telah menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp28,2 triliun untuk FLPP, dengan target pembiayaan lebih dari 220.000 unit rumah.
Sri Haryati, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman, menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan 104.000 unit rumah terjangkau dalam kerangka program tiga juta rumah.
Pemerintah juga mempertimbangkan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS), di mana rumah-rumah terjangkau akan dibangun di atas lahan milik pemerintah dengan investasi dari sektor swasta.
“Pemerintah Indonesia juga menyediakan berbagai skema untuk merangsang sektor perumahan, termasuk subsidi pajak pertambahan nilai untuk pembelian rumah dan mempersingkat proses perizinan konstruksi,” kata Sri Haryati.
Chin Beng Yap, mantan Wakil CEO (Estate dan Korporat) dari Housing and Development Board Singapura (2009-2017), menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam keberhasilan program perumahan terjangkau.
Menurutnya, pemerintah Singapura mampu menyediakan perumahan layak bagi warganya berkat dua faktor utama: komitmen kuat dari pemerintah dan keberadaan satu lembaga yang mengoordinasikan seluruh inisiatif secara terpadu.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan keterlibatan sektor swasta, program tiga juta rumah diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.
