JAKARTA — Upaya pemerintah mempercepat penanggulangan kemiskinan mendapat dorongan baru dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Budiman mengusulkan pembentukan ekosistem terpadu bagi seluruh program ekonomi kerakyatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat di Istana Negara pada Kamis (12/2), Budiman menyampaikan gagasan agar program-program strategis seperti koperasi, kampung nelayan Merah Putih.
Selain itu, penyediaan makanan bergizi gratis dapat disinergikan di bawah satu sistem yang saling menopang.
“Tadi kami menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau.”
“Dari makan bergizi gratis, kampung nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem,” ujar Budiman ketika ditemui usai pertemuan.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan komitmen Prabowo untuk memperkuat fondasi kelembagaan dalam menekan kemiskinan, terutama bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha kecil.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dikabarkan menegaskan pentingnya penguatan struktur kelembagaan agar manfaat program pemerintah bisa dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Budiman menjelaskan, dengan menyatukan pengelolaan berbagai inisiatif ekonomi rakyat ke dalam satu sistem, pemerintah dapat memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi program, serta mendorong produktivitas masyarakat nelayan dan koperasi di berbagai daerah.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi secara berkelanjutan jika koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat. Mereka yang sudah terentaskan pun bisa kembali jatuh miskin jika kelembagaan lemah,” jelasnya.
Ia menambahkan, model ekosistem terpadu yang diusulkan BP Taskin akan mendorong kolaborasi lintas sektor, mempercepat distribusi sumber daya, dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat kelas bawah.
Budiman juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan menindaklanjuti saran tersebut melalui mekanisme kebijakan lintas kementerian dan lembaga terkait.
“Kami menyampaikan beberapa usulan dan berdiskusi dengan Bapak Presiden. Beliau menerima laporan tersebut dan akan memberikan arahan lebih lanjut,” katanya.***
