JAKARTA – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengajak lembaga-lembaga di Indonesia untuk mengadopsi inovasi teknologi dari negaranya, termasuk pesawat tanpa awak (drone) yang dapat diterapkan di sektor sipil seperti pertanian dan ekonomi. Penawaran ini disampaikan di tengah tekanan sanksi dari Amerika Serikat (AS), yang menurut Boroujerdi tidak perlu dikhawatirkan.
Dalam pertemuan di Jakarta pada Sabtu (14/2/2026), Boroujerdi menekankan potensi drone untuk penggunaan damai. “Ketika kita berbicara tentang drone, biasanya kita berpikir bahwa penggunaannya hanya untuk satu hal, tetapi sebenarnya tidak. Anda tahu bahwa ada banyak sekali cara damai untuk menggunakan drone di bidang pertanian dan sektor ekonomi lainnya,” ujarnya.
Ia juga menenangkan pihak Indonesia terkait risiko tarif impor dari AS akibat kolaborasi dengan Iran. “Kami sampaikan kepada Indonesia untuk tidak takut. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perusahaan mana pun dan negara mana pun yang memiliki hubungan reguler dengan Iran, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan,” kata Boroujerdi.
Latar belakang pernyataan tersebut merujuk pada pengumuman Presiden AS Donald Trump pada Januari lalu, yang memberlakukan tarif 25 persen bagi negara-negara yang mempertahankan perdagangan dengan Iran. Meski demikian, Boroujerdi menyoroti bahwa lebih dari 100 negara saat ini menjalin hubungan ekonomi dengan Teheran tanpa hambatan signifikan dari Washington.
Menurutnya, negara-negara independen tidak perlu tunduk pada kebijakan AS. “Semua negara merdeka percaya bahwa Amerika Serikat bukanlah raja dunia. Mereka tidak dapat mendikte aturan mereka kepada negara-negara merdeka seperti Indonesia,” tegasnya.
Boroujerdi mendorong penguatan hubungan bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Iran sebagai respons terhadap dinamika global. “Jadi, jika mereka ingin melewati era sulit ini, mereka harus memperluas kerja sama antara kedua negara, baik secara bilateral maupun multilateral, dan menunjukkan kepada AS bahwa mereka tidak dapat mendikte aturan mereka kepada seluruh dunia,” tambahnya.
Ia menambahkan, “Mereka adalah satu negara. Mereka dapat bekerja sama dengan negara lain, dan tidak ada masalah dengan itu. Namun, mereka tidak dapat membuat peraturan untuk dunia modern saat ini.”
Meski sanksi AS menciptakan tantangan bagi Iran, Boroujerdi menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan hal baru bagi negaranya. Iran, katanya, telah menghadapi pembatasan ketat selama lebih dari empat dekade, yang justru mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. “Anda dapat membandingkan Iran saat ini dengan Iran 75 atau 76 tahun yang lalu. Anda dapat melihat bahwa segala hal di bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi telah berkembang pesat,” jelasnya.
“Jadi, seluruh dunia percaya bahwa apa pun yang didiktekan oleh kekuatan-kekuatan besar tidak wajib untuk dipatuhi begitu saja. Dan saat ini pun mereka mengancam negara-negara lain,” lanjut Boroujerdi.
Drone Iran: Simbol Ketahanan Teknologi di Tengah Sanksi
Mengutip laporan Teheran Times, program drone Iran disebut menjadi salah satu fondasi kedaulatan teknologi negara tersebut, dengan menggabungkan inovasi, ketangguhan, dan visi strategis. Lebih dari sekadar perangkat militer, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) dipandang sebagai respons Teheran terhadap sanksi berkepanjangan, yang mendorong penguatan riset dan industri dalam negeri.
Di tengah fragmentasi sistem internasional, perkembangan ini diklaim menegaskan independensi Iran. Tekanan eksternal disebut memicu fokus pada industri lokal, menghasilkan drone yang efisien, terjangkau, dan dapat diproduksi dalam skala besar.
Salah satu contoh yang kerap disorot adalah seri Shahed, termasuk Shahed-136, yang mencerminkan pendekatan teknologi praktis dengan orientasi produksi massal. Dalam konteks persaingan global, Iran dinilai berhasil mengonversi keterbatasan menjadi strategi pengembangan teknologi domestik.
