Iran Resmi Izinkan Perempuan Dapatkan SIM Sepeda Motor

TEHERAN, IRAN – Pemerintah Iran secara resmi membuka akses bagi perempuan untuk memperoleh surat izin mengemudi (SIM) kategori sepeda motor, menandai perubahan signifikan dalam regulasi lalu lintas yang selama ini penuh ambiguitas.

Kebijakan baru ini diresmikan melalui resolusi yang ditandatangani Wakil Presiden Pertama Mohammad Reza Aref pada Selasa (3 Februari 2026), menyusul persetujuan kabinet pada akhir Januari lalu.

Kantor berita negara Ilna melaporkan, resolusi tersebut mewajibkan kepolisian lalu lintas menyediakan pelatihan praktik bagi pelamar perempuan, menyelenggarakan ujian di bawah pengawasan langsung polisi, serta menerbitkan SIM sepeda motor bagi mereka yang lulus.

Sebelumnya, undang-undang lalu lintas Iran tidak secara tegas melarang perempuan mengendarai sepeda motor atau skuter. Namun, dalam praktiknya, otoritas menolak mengeluarkan SIM bagi perempuan, sehingga menciptakan zona abu-abu hukum. Akibatnya, perempuan sering kali dibebankan tanggung jawab hukum atas kecelakaan lalu lintas, bahkan ketika mereka menjadi korban.

Perubahan ini muncul di tengah meningkatnya partisipasi perempuan dalam mengendarai sepeda motor dalam beberapa waktu terakhir, terutama pascagelombang protes nasional yang dipicu kematian Mahsa Amini pada 2022. Amini, seorang perempuan muda, meninggal saat ditahan karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian. Insiden itu memicu demonstrasi luas yang menuntut kebebasan lebih besar bagi perempuan.

Sejak Revolusi Islam 1979, perempuan Iran menghadapi berbagai pembatasan sosial, termasuk kewajiban mengenakan jilbab serta pakaian longgar dan sopan di tempat umum. Aturan berpakaian ini kerap menjadi tantangan bagi perempuan yang mengendarai sepeda motor. Meski demikian, tren penggunaan kendaraan roda dua oleh perempuan terus meningkat, mencerminkan perlawanan terhadap norma-norma ketat dan dorongan menuju mobilitas yang lebih besar.

Keputusan ini dianggap sebagai langkah kemajuan hak perempuan di bidang transportasi, meskipun berbagai restriksi lain masih berlaku. Pelaksanaan kebijakan, termasuk pelatihan di bawah instruktur perempuan di sekolah mengemudi berlisensi, diharapkan segera diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas dan norma Islam.

Dengan kebijakan ini, Iran berupaya mengklarifikasi aturan yang selama puluhan tahun menjadi sumber ketidakpastian bagi jutaan perempuan di negara tersebut.