Jokowi Komentari Instruksi Megawati Soal Kader Banteng Dilarang Ikut Retreat

JATENG – Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri retreat di Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Jokowi mengungkapkan kegiatan retreat itu merupakan urusan pemerintahan yang langsung diatur oleh Presiden

Jokowi menyatakan bahwa para kepala daerah seharusnya tetap hadir dalam acara tersebut karena mereka diundang oleh Presiden. “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” ujar Jokowi dengan tegas saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari.

Menurutnya, para kepala daerah yang sudah dilantik seharusnya hadir untuk menjalankan tugas mereka yang diamanahkan oleh rakyat. “Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” tambahnya.

Sebagai informasi, instruksi dari Megawati kepada kepala daerah PDIP itu disampaikan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK pada Kamis, 20 Februari 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani Megawati pada tanggal yang sama.

Dalam surat tersebut, PDIP memerintahkan para kepala daerah dan wakil kepala daerahnya untuk menunda keikutsertaan dalam retreat yang dijadwalkan berlangsung di Magelang.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” bunyi surat tersebut.

Bahkan, para kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Dalam perkembangan lainnya, DPP PDIP juga memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen setelah Hasto resmi ditahan oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, dalam konferensi pers pada Kamis malam, mengungkapkan bahwa kendali partai kini berada langsung di bawah Megawati Soekarnoputri.