JAKARTA – Dalam rapat dengan Kementerian BUMN yang digelar Komisi VI DPR RI, anggota Komisi VI Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya keberadaan Danantara sebagai legacy terbaik di era pemerintahan Presiden Prabowo. Rapat yang membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai COO Danantara Indonesia.
Kawendra menyatakan, hadirnya Danantara harus membawa angin segar dalam pengelolaan BUMN. “Dengan adanya Danantara, harusnya ada energi luar biasa bagi Pak Erick Thohir sebagai pengemban tugas yang lebih mulia. Artinya, konsentrasi operasional sudah di sini (Danantara), maka pengawasan (Kementerian BUMN) harus optimal. Siapkan talenta-talenta terbaik, berikan rakyat kepercayaan lebih,” ujarnya pada rapat yang berlangsung pada Selasa (8/7/2025).
Politikus dari Partai Golkar ini juga menyoroti peran penting Komisi VI dalam mengawal transformasi kelembagaan BUMN, terutama dengan hadirnya Danantara. Ia mengungkapkan bahwa dirinya hampir setiap hari menerima keluhan dari masyarakat mengenai BUMN, mulai dari masalah vendor yang belum dibayar, lembur karyawan yang tertunda berbulan-bulan, hingga pensiunan yang belum menerima hak mereka dengan layak.
“Nah ini, dengan adanya Danantara, tolong karena ini tanggung jawab kita kepada rakyat. Setiap rupiah uang rakyat apalagi kalau bicara pensiunan, mereka enggak gratis. Setiap bulan mereka bekerja itu dipotong dari gajinya,” jelas Kawendra.
Kawendra juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga serta adanya roadmap yang jelas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban BUMN ke depan. “Harus ada roadmap untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban, supaya BUMN ini jadi legasi yang baik. Dulu Pak Dony Oskaria pernah sampaikan ke saya, kalau masih sebatas ‘silo – silo’ ya nggak akan bisa saling bantu. Tapi ke depan, kalau ini tidak selesai, maka bantu selesaikan. Karena pemiliknya sudah Danantara semua,” ujarnya.
Anggota Komisi VI itu menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VI tidak akan setengah-setengah, mengingat tanggung jawab publik yang mereka emban. Ia juga menambahkan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum untuk menuju BUMN 4.0, yang modern, berdampak nyata, dan berpihak pada rakyat.
“Yang paling pasang badan untuk BUMN dan Danantara itu Komisi VI, bukan yang lain. Karena kami yang digugat di Mahkamah Konstitusi pun, dan kami yang pasang badan, pimpinan-pimpinan,” tegasnya.
Kawendra menambahkan, kehadiran Komisi VI di Mahkamah Konstitusi adalah bukti nyata dukungan mereka terhadap Kementerian BUMN. Pengawasan yang lebih kuat, lanjutnya, diperlukan agar kewajiban kepada rakyat diselesaikan dengan transparan, selaras dengan pesan Presiden Prabowo untuk membangun tata kelola negara yang bersih, kuat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
