JAKARTA – Kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp100 triliun setiap tahun, setara dengan 4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) wilayah Jabodetabek.
Angka ini bahkan cukup untuk membiayai pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) fase pertama sebanyak enam kali, demikian disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam apel kolaborasi penanganan kemacetan di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
“Dari sisi ekonomi, studi Bappenas dan JUTPI II pada tahun 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama,” ujar Rano Karno.
Menurutnya, kemacetan tidak hanya menghambat pergerakan masyarakat, tetapi juga berdampak luas pada berbagai sektor. Dampaknya meliputi penurunan produktivitas perekonomian, terganggunya sektor pariwisata, dunia usaha, hingga kesehatan masyarakat akibat polusi udara dan stres. Untuk itu, Rano menegaskan pentingnya konektivitas transportasi sebagai solusi utama.
“Transportasi adalah kunci konektivitas sebuah kota. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga mempengaruhi perekonomian, pariwisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Upaya mengatasi kemacetan ini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi lintas sektoral, termasuk pengembangan transportasi publik dan optimalisasi sistem lalu lintas, diharapkan dapat meminimalkan kerugian ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup warga ibu kota.
