JAKARTA – Penulisan ulang sejarah Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih independen dan akademis.
Kementerian Kebudayaan menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyusunan narasi sejarah yang sedang digarap oleh 113 sejarawan lintas institusi.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menuturkan bahwa penulisan ulang sejarah ini sepenuhnya merupakan ranah para ahli sejarah.
“Kita (Kementerian Kebudayaan) tidak ikut campur dalam penulisan ulang sejarah Indonesia.”
“Kita serahkan saja semuanya kepada para sejarawan, biarkan mereka yang menulis ulang sejarah Indonesia,” kata Fadli kepada wartawan usai ‘Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia’, Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025).
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga objektivitas sejarah nasional.
Fadli menjelaskan, proses ini dilakukan dengan kehati-hatian tinggi serta pendekatan yang inklusif, termasuk merekam berbagai peristiwa yang berkaitan dengan dinamika etnis di Indonesia.
Tujuannya adalah membangun perspektif sejarah yang lebih utuh dan reflektif terhadap keberagaman bangsa.
Sejarawan yang terlibat diharapkan tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga menyajikan interpretasi yang kontekstual.
Menurut Fadli, kajian atas peristiwa masa lalu harus dilihat dari sudut pandang keindonesiaan, sehingga buku sejarah baru ini mampu menyentuh kesadaran kolektif bangsa.
“Kita akan berupaya untuk memandangnya dari sudut pandang berbeda, kita akan belajar dari peristiwa yang terjadi,” ujarnya.
Fadli juga menekankan bahwa pendekatan ini penting untuk menciptakan rasa aman di masyarakat agar tidak menimbulkan kekhawatiran akan perubahan narasi sejarah secara ekstrem.
Buku sejarah yang tengah disusun nantinya diharapkan dapat diterima luas dan menjadi acuan sahih bagi generasi mendatang.
Lebih lanjut, Kementerian menampik segala bentuk potensi intervensi dari pihak manapun—baik pemerintah, politisi, maupun kelompok masyarakat sipil.
Fadli menegaskan bahwa hanya sejarawan yang memiliki kapasitas dan metodologi yang sah untuk menyusun ulang sejarah bangsa secara ilmiah dan bertanggung jawab.
“Kalau bukan sejarawan yang menulis siapa lagi? Mereka punya teknik metodologinya dan mengerti historiografi, seperti apa sejarah Indonesia,” ujarnya, mengakhiri.***
