JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di Provinsi Aceh pascabencana hidrometeorologi. Dukungan ini mencakup transisi dari tanggap darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, guna memastikan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal.
Pemerintah Provinsi Aceh resmi mengumumkan peralihan status dari tanggap darurat ke masa pemulihan melalui Keputusan Gubernur Nomor 300.2/69/2026. Periode ini berlaku mulai 30 Januari hingga 29 April 2026 dan melibatkan 14 kabupaten/kota terdampak, yakni Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar. Keputusan ini menjadi landasan bagi upaya pemulihan jangka panjang.
Dalam mendukung pemerintah daerah, Kementerian PU menekankan pendekatan holistik di seluruh fase pascabencana, mulai dari evakuasi hingga pembangunan kembali.
“Kami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di Aceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,” kata Menteri Dody.
Hingga 30 Januari 2026 pukul 15.00 WIB, tim Kementerian PU telah membersihkan lumpur dan puing di 203 titik di Aceh. Sebanyak 103 lokasi telah rampung, sementara 100 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Pembersihan mencakup gedung publik, kantor, sekolah, tempat ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan.
Lebih dari 815 personel diterjunkan dalam operasi ini, terdiri atas 355 staf Kementerian PU dan 460 personel dari badan usaha milik negara (BUMN). Mereka didukung 581 relawan dari TNI dan masyarakat setempat. Dukungan logistik mencakup 1.044 unit alat berat, terdiri atas 224 unit milik Kementerian PU dan 820 unit dari mitra BUMN, serta 2.447 unit material darurat seperti geobag, aramco, dan steel sheet pile.
Untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi, Kementerian PU menyediakan 301 unit fasilitas darurat di Aceh, meliputi 15 instalasi pengolahan air (IPA) mobile, 17 truk tangki air, 123 hidran umum, 49 toilet portabel, 30 toilet sementara, 46 toren air, serta 4 unit IPA reverse osmosis.
Di sektor transportasi, 38 ruas jalan nasional yang sempat rusak kini telah berfungsi kembali, dengan dua ruas masih menggunakan jalur alternatif. Selain itu, 16 jembatan nasional yang sebelumnya terputus telah diperbaiki, sebagian menggunakan Jembatan Bailey. Delapan jembatan di antaranya kini dalam tahap pembangunan permanen.
Kementerian PU juga merehabilitasi 71 sistem penyediaan air minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dengan total kapasitas 2.177 liter per detik. Saat ini, 54 SPAM telah kembali beroperasi dengan kapasitas 1.595 liter per detik. Selain itu, pembangunan 24 sumur bor dalam sedang berlangsung, dengan 10 unit telah selesai dan 14 lainnya masih dalam pengerjaan. Sumur bor dangkal juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
Upaya pengelolaan limbah mencakup peningkatan 11 tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dan 10 instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di Aceh. Hingga kini, lebih dari 698 ton sampah dan lumpur telah dibersihkan dari permukiman, fasilitas umum, rumah sakit, dan jalan utama di wilayah terdampak.
Selain itu, Kementerian PU membangun hunian sementara di 11 lokasi yang tersebar di empat kabupaten, dengan kapasitas menampung 972 keluarga terdampak. Sebanyak 84 keluarga telah menempati unit yang selesai 100 persen, sementara sisanya masih dalam proses pembangunan bertahap.
