PYONGYANG, KORUT – Kim Yo Jong, saudari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melontarkan ancaman keras terkait potensi pelanggaran wilayah udara di masa depan. Ia menegaskan, insiden serupa akan memicu “respons yang mengerikan”.
Dalam pernyataan yang dirilis melalui Korean Central News Agency (KCNA), Kim Yo Jong menilai ungkapan penyesalan dari Seoul atas dugaan penerbangan drone ke wilayah utara sebagai langkah yang wajar. Pernyataan itu merespons pernyataan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, pada Selasa lalu, yang menyampaikan “penyesalan mendalam” sebagai bagian dari strategi pemerintahan Presiden Lee Jae Myung untuk meredakan eskalasi dengan Pyongyang.
Militer Korea Utara sebelumnya mengklaim telah menghancurkan drone mata-mata milik Korea Selatan di sekitar Kaesong bulan lalu. Namun, otoritas Seoul membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak mengoperasikan jenis drone yang dimaksud pihak utara.
Meski menyebut sikap Chung sebagai “patut disyukuri” dan “cukup masuk akal”, Kim Yo Jong tetap menuntut langkah konkret dari Korea Selatan guna mencegah kejadian serupa. “Kami tidak peduli siapa dalang sebenarnya dari infiltrasi drone ke wilayah udara DPRK dan apakah itu individu atau organisasi sipil,” ujarnya, merujuk pada nama resmi Korea Utara, Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).
“Saya telah memberikan peringatan bahwa terulangnya provokasi semacam itu, yang melanggar kedaulatan DPRK yang tidak dapat dicabut, pasti akan memicu respons yang mengerikan,” kata Kim, seperti dikutip UPI, Jumat, 13 Februari 2026. “Berbagai rencana serangan balasan telah disiapkan. Salah satunya tanpa ragu akan dipilih, dan itu akan melampaui proporsionalitas,” lanjutnya.
Di Korea Selatan, penyelidikan awalnya menyasar tiga warga sipil yang dicegah bepergian sejak bulan lalu. Operasi gabungan militer dan kepolisian kini memperluas cakupan, termasuk penggeledahan di lembaga intelijen nasional dan komando militer. Tiga perwira angkatan bersenjata dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Yoon Min-ho, pada Rabu menyatakan komitmen pemerintah untuk bertindak cepat. “Pemerintah sedang melakukan penyelidikan menyeluruh dan akan segera menerapkan langkah-langkah untuk mencegah insiden serupa,” ujarnya dalam jumpa pers.
Yoon menilai pernyataan Kim Yo Jong mencerminkan pentingnya upaya bersama kedua negara untuk meredam konflik serta menghindari insiden tak terduga di Semenanjung Korea.
Sementara itu, Korea Utara bersiap menggelar Kongres Partai Buruh ke-9 pada akhir bulan ini. Dalam forum tersebut, Kim Jong Un diperkirakan akan memaparkan strategi ekonomi lima tahun ke depan, sekaligus meninjau kembali fokus militer dan diplomasi. Pengamat internasional akan mencermati apakah agenda ini menandai pendekatan yang lebih agresif terhadap Seoul, mengingat Pyongyang telah menyebut Korea Selatan sebagai “negara bermusuhan” sejak 2024 dan meninggalkan agenda reunifikasi tradisional.
