JAKARTA – Pelantikan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi tinggi dari Komisi III DPR RI. Langkah ini dinilai sebagai akselerator utama untuk membentuk institusi Polri yang lebih profesional, humanis, dan adaptif terhadap ancaman keamanan kontemporer.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Hasbiyallah Ilyas, menekankan bahwa inisiatif ini menjadi terobosan signifikan dalam agenda reformasi nasional.
“Komite Reformasi Polri ini kami pandang sebagai langkah penting Presiden Prabowo untuk mempercepat transformasi Polri agar lebih profesional dan humanis,” ujar Hasbiyallah Ilyas.
Komite yang terdiri dari sepuluh figur berpengalaman dari berbagai sektor ini diharapkan mampu menyusun cetak biru strategis untuk optimalisasi peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Komite ini diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan strategis dan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pembenahan institusi kepolisian,” tambahnya.
Di tengah lanskap keamanan yang semakin dinamis, Hasbiyallah menyoroti evolusi ancaman seperti judi daring, serangan siber, serta disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Judi online, serangan siber, hingga provokasi dan penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat adalah tantangan harian yang harus dihadapi Polri. Untuk itu dibutuhkan aparatur profesional dengan kualitas SDM yang mumpuni serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Di sinilah arti penting kehadiran Komite Reformasi Polri,” paparnya.
Komposisi anggota komite yang mencakup Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri seperti Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, Jenderal Pol (Purn) Idham Azis, serta mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ahmad Dhofiri, diyakini akan menghasilkan output berkualitas tinggi. Tak ketinggalan, tokoh independen berintegritas seperti Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Oto Hasibuan turut memperkaya perspektif.
“Deretan tokoh yang duduk di Komite Reformasi Polri adalah jaminan bahwa rekomendasi yang dihasilkan akan relevan dan dapat diterima oleh institusi Polri, sekaligus menjawab kebutuhan reformasi kepolisian agar semakin profesional,” kata Hasbiyallah.
Lebih lanjut, ia menyatakan harapan agar komite ini menjadi katalisator reformasi berkelanjutan, sehingga Polri semakin memperoleh kepercayaan publik.
“Dengan struktur komite yang kuat dan kredibel, kami optimistis langkah reformasi Polri dapat berjalan lebih cepat. Ini sangat penting demi terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, imparsial, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
