JAKARTA – Konflik militer antara pasukan Thailand dan Kamboja semakin memburuk di beberapa titik perbatasan kedua negara. Sengketa wilayah menjadi pemicu utama perang ini, dengan kedua negara tetangga, yang merupakan anggota ASEAN, saling melancarkan serangan militer. Hingga kini, baik Thailand maupun Kamboja enggan melakukan perundingan untuk meredakan ketegangan ini.
Ketegangan yang semakin meningkat ini terjadi di tengah pemberlakuan tarif balasan resiprokal dari Amerika Serikat (AS), yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Sebelumnya, pada 8 Juli 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap barang-barang impor dari sejumlah negara, termasuk Thailand dan Kamboja, yang masing-masing dikenakan tarif 36%.
Sebagai respons terhadap keputusan ini, Thailand dan Kamboja berencana melakukan negosiasi ulang sebelum 1 Agustus untuk mengurangi dampak tarif yang diterapkan.
Kamboja Berhasil Menegosiasikan Pengurangan Tarif
Menurut laporan Khmer Times, Sun Chanthol, Wakil Perdana Menteri Kamboja, menyatakan bahwa negara tersebut telah berhasil menegosiasikan pengurangan tarif dengan AS dari 49% menjadi 36%. Sun menegaskan bahwa meskipun pengurangan tarif tersebut telah tercapai, keputusan tersebut belum final karena Trump masih membuka peluang untuk negosiasi lebih lanjut.
Sun mengungkapkan bahwa tim Kamboja siap untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS demi pengurangan tarif tambahan. Ia juga menekankan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kamboja tetap tenang karena pemerintah berkomitmen untuk melindungi sektor ekonomi negara.
Thailand Juga Berusaha Menurunkan Tarif
Sementara itu, Thailand juga tengah berupaya untuk menurunkan tarif 36% yang dikenakan oleh AS. Pichai Chunhavajira, Menteri Keuangan Thailand, mengungkapkan bahwa negosiasi dengan AS sudah mencapai tahap akhir, dengan hampir 90% kesepakatan tercapai. Pichai berharap Thailand bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah, serupa dengan negara tetangga lainnya seperti Vietnam dan Indonesia, yang tarifnya masing-masing 20% dan 19%.
Namun, dengan konflik militer yang terus berlangsung, muncul pertanyaan besar: apakah Thailand dan Kamboja masih dapat duduk bersama untuk berunding dengan AS mengenai tarif yang baru?
Apakah mereka akan menunggu penyelesaian konflik perbatasan terlebih dahulu sebelum melanjutkan negosiasi, atau apakah Trump akan tetap memberlakukan tarif baru sesuai jadwal pada 1 Agustus 2025?
Sengketa Wilayah yang Menambah Kompleksitas
Konflik militer ini juga menambah ketegangan diplomatik antara kedua negara, yang sebelumnya sudah terlibat dalam sengketa wilayah panjang, terutama terkait Kuil Preah Vihear. Kini, perang terbuka semakin memperburuk keadaan. Namun, dengan tenggat waktu yang semakin dekat untuk keputusan tarif AS, dunia internasional akan memperhatikan apakah kedua negara bisa meredakan ketegangan internalnya untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih besar.
Dengan adanya ancaman tarif yang sudah ditetapkan, Presiden Trump tampaknya memberikan tekanan kepada kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan mereka sebelum batas waktu yang ditetapkan. Bagaimana hasilnya? Hanya waktu yang akan menjawab.
