JAKARTA – Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, terlihat memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (8/8) sore, sekitar pukul 16.23 WIB.
Kehadirannya menjadi sorotan publik setelah dirinya dikaitkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit.
Melansir laporan Antara, pantauan di lokasi menunjukkan Abdul Azis turun dari mobil hitam, mengambil satu koper berwarna hitam dari bagasi, lalu berjalan menuju lobi gedung KPK.
Berbeda dengan penampilannya sehari sebelumnya saat menghadiri Rakernas Partai NasDem di Makassar bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, kali ini ia tampil dengan masker hitam dan topi putih yang menutupi sebagian wajahnya.
Meski sempat melambaikan tangan ke arah jurnalis, ia memilih bungkam tanpa memberikan komentar.
Kedatangan Abdul Azis ini terjadi hanya sehari setelah dirinya membantah kabar telah diamankan KPK.
Saat itu, ia menegaskan kondisinya baik-baik saja dan siap menghadiri Rakernas.
Namun, usai acara partai tersebut, KPK membawa Abdul Azis ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Rangkaian Penangkapan di Dua Provinsi
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Kamis (7/8) malam menjelaskan bahwa pihaknya menangkap tujuh orang dari dua lokasi berbeda dalam operasi di Jakarta dan Sulawesi Tenggara.
“Tim yang di Jakarta membawa atau mengamankan tiga orang. Kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kami mengamankan 4 orang,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK.
Menurutnya, mereka yang diamankan berasal dari kalangan aparatur sipil negara dan pihak swasta.
Selain itu, satu tim KPK juga masih berada di Sulawesi Selatan untuk melakukan pengembangan penyelidikan.
Namun, Asep belum memastikan apakah tim tersebut bergerak di Makassar atau wilayah lain.
Kasus ini disebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan DAK yang semestinya digunakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit di daerah.***
