Pemerintah terus memprioritaskan pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, negara harus hadir dan memastikan rakyat tidak berjuang sendirian dalam situasi darurat seperti ini.
Seluruh jajaran kementerian dan lembaga, TNI, Polri, beserta berbagai unsur terkait dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Bantuan prioritas yang sudah dan terus disalurkan antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, dan selimut.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengirim lebih dari 500 ribu ton bantuan ke wilayah-wilayah terdampak, termasuk daerah yang terisolasi akibat akses transportasi yang terputus.
“Pemerintah terus memastikan kelancaran distribusi layanan dasar di seluruh wilayah bencana. Lebih dari 500.000 ton bantuan telah dikirim, mulai dari paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, hingga bantuan langsung lainnya, termasuk ke daerah yang jalurnya terputus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).
Dalam beberapa hari terakhir, struktur komando diperkuat untuk memastikan distribusi logistik berjalan optimal. Pemerintah menurunkan pesawat angkut A-400 untuk mobilisasi bantuan berskala besar, serta mengoperasikan lebih dari 50 helikopter TNI, Polri, dan BNPB untuk menjangkau wilayah terisolasi.
Pesawat CN-295 dan C-130 J Hercules milik TNI AU juga dikerahkan untuk mengirim logistik ke titik-titik sulit seperti Aceh Tamiang dan Langsa.
Selain jalur udara, bantuan juga dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal angkut TNI AL. Posko logistik, posko kesehatan, serta dapur lapangan didirikan di berbagai lokasi kebutuhan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyalurkan makanan untuk warga terdampak.
Sementara itu, BUMN bergerak cepat memulihkan layanan publik, termasuk telekomunikasi, BBM, dan listrik.
“Target dalam 100 hari dan satu tahun ke depan dapat dipantau publik secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagikan bantuan logistik, tetapi memastikan seluruh warga memiliki harapan untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan,” tutup Pratikno.
