JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader partai dala Muktamar ke-10 yang digelar di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Mardiono menekankan bahwa dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun harus dijalankan dengan akal sehat dan penuh kesantunan.
“Kita berada dalam demokrasi, tentu ada yang setuju dan tidak, ada perbedaan pendapat. Namun, perbedaan itu harus kita hadapi dengan cara yang santun dan penuh akal sehat,” ujar Mardiono usai sidang pembukaan muktamar, dilansir dari Antara.
Mardiono juga mengakui bahwa tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Selama tiga tahun menjabat sebagai Plt. Ketua Umum, ia merasa tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.
“Tak ada manusia yang tanpa salah. Karena itu, saya ingin meminta maaf, tidak hanya kepada kader PPP, tapi juga kepada seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.
Dalam pidatonya, Mardiono juga menyinggung sejarah kelam PPP pada periode 2014–2019, yang ia sebut sebagai periode konflik internal terburuk dalam sejarah partai. Konflik tersebut, menurutnya, telah menyebabkan perpecahan struktural dari pusat hingga daerah, serta banyak tokoh yang akhirnya meninggalkan PPP.
“Konflik 2014–2019 sangat terstruktur dan masif. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa persatuan jauh lebih penting daripada perpecahan,” jelasnya.
Menanggapi dinamika yang terjadi selama Muktamar ke-10 yang diwarnai dengan teriakan dukungan terhadap calon-calon ketua umum, Mardiono menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan para peserta muktamar.
“Muktamar adalah forum tertinggi. Hak untuk menentukan arah partai ada pada Muktamirin, bukan pada sekelompok orang,” tegas Mardiono.
Tiga nama yang disebut-sebut sebagai kandidat Ketua Umum PPP adalah Muhammad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie. Namun, Mardiono memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai nama-nama tersebut. Ia lebih fokus pada tugas utama untuk menyelenggarakan muktamar dengan baik.
“Saya diberi amanah oleh konstitusi partai untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan khidmat, penuh etika, dan mengedepankan demokrasi,” kata Mardiono.
Muktamar ke-10 PPP ini dijadwalkan berlangsung hingga Senin (29/9), dengan agenda pemilihan ketua umum untuk periode 2025–2030, serta pembahasan AD/ART dan rekomendasi kebijakan partai.
