JAMBI – Transformasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui skema MBG 2.0 berhasil mengembalikan sekitar Rp44 triliun anggaran ke kas negara. Pembenahan tersebut dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat pengawasan, serta memastikan penggunaan anggaran program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan capaian tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sudaryono, pengembalian anggaran merupakan hasil dari sejumlah langkah evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Pembenahan mencakup penyesuaian kebutuhan anggaran, perubahan skema insentif bagi mitra pengelola SPPG, hingga penarikan dana yang masih tersimpan di rekening dapur yang belum beroperasi.
“Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono.
Salah satu perubahan yang dilakukan BGN menyasar skema pemberian insentif kepada mitra pengelola SPPG. Sebelumnya, mitra menerima insentif Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah ompreng atau wadah makanan yang disalurkan.
Melalui skema baru, pemberian insentif disesuaikan menjadi Rp2.000 untuk setiap ompreng. Sementara komponen insentif lainnya yang sebelumnya berada di atas Rp3.000 kini dibatasi maksimal Rp3.000.
Sudaryono menyebut penyesuaian skema tersebut berkontribusi terhadap penghematan anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga berakhirnya masa sekolah pada Desember 2026.
Selain mengubah mekanisme insentif, BGN juga melakukan penertiban terhadap dana yang belum digunakan. Sekitar Rp480 miliar yang sebelumnya tersimpan di rekening sejumlah dapur MBG yang belum beroperasi telah ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Pemerintah memberikan kepastian agar mitra tidak mengalami kerugian dalam menjalankan usaha, tetapi bukan berarti menjamin keuntungan dalam jumlah besar.
“Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah. Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar,” jelasnya.
Di sisi lain, penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran dilakukan melalui kewajiban setiap dapur SPPG menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan tersebut harus memuat rincian transaksi, mulai dari jenis belanja, jumlah pengeluaran, hingga lokasi pembelian kebutuhan operasional.
Melalui laporan harian itu, BGN dapat memantau penggunaan dana sekaligus mengevaluasi kesesuaian antara anggaran yang diberikan dan kebutuhan operasional masing-masing dapur.
Sudaryono mencontohkan, apabila dana yang seharusnya cukup untuk membiayai operasional selama sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan menelusuri penyebabnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kebutuhan tambahan atau ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran.
Menurutnya, mekanisme pelaporan tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun tata kelola MBG yang lebih tertib. Dengan pengawasan berbasis laporan penggunaan dana, setiap pengeluaran diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Sudaryono menambahkan, berbagai kebijakan pembenahan MBG juga mempertimbangkan masukan dari sejumlah lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Lembaga tersebut antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta Kepolisian.
Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi bahan evaluasi BGN dalam memperbaiki pelaksanaan program, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan mekanisme pengawasan di tingkat SPPG.
“Segala sesuatu itu adalah bagian dari masukan beberapa pihak, termasuk masukan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP maupun BPK. Kita mengarah ke arah perbaikan, walaupun belum sepenuhnya tertib semua, tetapi ini mengarah ke sana,” pungkasnya.