JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD melalui transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0. Di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, kelompok rentan yang dikenal sebagai kelompok 3B tersebut ditempatkan sebagai salah satu sasaran prioritas program.
Berdasarkan publikasi resmi dan laporan kinerja 100 hari kepemimpinan yang dimuat di laman BGN, pembenahan tata kelola serta penajaman data penerima manfaat diarahkan untuk memperluas akses layanan gizi, meningkatkan keamanan pangan, dan memperbaiki kualitas asupan protein bagi kelompok 3B.
Sejak dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026, Sudaryono melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima manfaat dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut mencakup pembersihan data penerima fiktif serta efisiensi anggaran.
Hasil verifikasi yang disampaikan BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terdata dan terlayani melalui 26.723 dapur SPPG aktif. Jumlah tersebut mencakup anak sekolah serta kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sudaryono menegaskan, pembenahan tata kelola dapur dan penajaman sasaran dilakukan agar bantuan gizi dapat diterima kelompok yang membutuhkan, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Fokus kita adalah memperbaiki tata kelola, menyediakan makanan bergizi yang aman bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok penerima manfaat lainnya,” ujar Sudaryono dalam siaran pers resmi BGN.
BGN Perluas Layanan ke Wilayah 3T dan Daerah Stunting Tinggi
Penguatan layanan bagi kelompok 3B dilakukan melalui sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah aktivasi dapur SPPG di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih besar.
Mulai 2 Oktober 2026, BGN mengaktifkan operasional SPPG di 16 provinsi yang mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Perluasan ini ditujukan untuk mempercepat akses layanan gizi bagi ibu hamil dan balita di kawasan yang sebelumnya belum terjangkau dapur SPPG.
Selain memperluas jangkauan, BGN juga menata keseimbangan distribusi makanan antara peserta didik dan kelompok 3B. Penyesuaian dilakukan melalui skema insentif berdasarkan jumlah porsi yang benar-benar disalurkan, yakni Rp2.000 per porsi, serta mempertimbangkan kapasitas pelayanan masing-masing SPPG.
Dengan skema tersebut, dapur SPPG diharapkan dapat menjaga proporsi penyaluran makanan sehingga kebutuhan kelompok rentan tidak terabaikan.
Asupan Protein Hewani dan Keamanan Pangan Diperkuat
BGN juga berupaya meningkatkan kualitas menu MBG melalui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan potensi ikan lokal sebagai sumber protein hewani.
Sudaryono menilai kecukupan protein hewani menjadi salah satu aspek penting dalam penyediaan makanan bergizi, termasuk bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Di sisi lain, standar pengolahan dan penyimpanan makanan diperketat dalam uji coba MBG 2.0. Pembenahan tersebut mencakup prosedur memasak dan penyimpanan agar makanan tetap aman dikonsumsi serta dapat disajikan dalam kondisi lebih hangat.
Materi yang disampaikan BGN menyebut pengetatan standar tersebut berhasil menekan insiden kontaminasi pangan hingga nol kasus dalam pelaksanaan yang dilaporkan. Meski demikian, pengawasan keamanan pangan tetap menjadi perhatian dalam operasional SPPG.
BGN Siapkan Rp33,54 Triliun untuk Program 3B pada 2027
Tidak hanya memperkuat layanan pada tahun berjalan, BGN juga menyiapkan kesinambungan anggaran untuk pemenuhan gizi kelompok rentan pada 2027.
Dalam keterangan resmi terkait penguatan program MBG 2027, BGN menyebut alokasi khusus sebesar Rp33,54 triliun disiapkan untuk mendukung pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, BGN menerapkan pengawasan berlapis. Mekanisme tersebut meliputi inspeksi mendadak, pemantauan digital melalui kamera pengawas atau CCTV, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
BGN juga menempatkan insiden keamanan pangan sebagai persoalan serius yang harus dicegah melalui pengawasan dan penerapan standar operasional. Upaya ini diarahkan agar makanan yang diterima kelompok 3B aman dan memenuhi kebutuhan gizi.
Penguatan program tersebut diharapkan mendukung pencegahan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.