BALI – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan dan melantik susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai untuk periode 2025–2030 dalam acara Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Sabtu (2/8/2025).
Dalam pengumuman tersebut, Megawati mengejutkan banyak pihak dengan memutuskan untuk merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), menggantikan Hasto Kristiyanto yang tidak lagi masuk dalam struktur kepengurusan.
Pelantikan yang dihadiri ribuan kader PDIP ini menjadi sorotan utama karena menandai babak baru kepemimpinan partai berlambang banteng moncong putih.
Sebanyak 37 nama pengurus pusat dilantik, termasuk beberapa tokoh baru seperti Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Ketua Bidang Perekonomian.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan pertanyaan Megawati, “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” yang dijawab serentak oleh para pengurus, “Bersedia!”
Megawati Rangkap Jabatan, Hasto Absen dari Struktur
Keputusan Megawati untuk mengambil alih posisi Sekjen menjadi perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan PDIP. Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen, tidak masuk dalam daftar pengurus baru. Keputusan ini menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat politik, terutama setelah Hasto baru saja bebas dari tahanan KPK berkat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Meski begitu, momen emosional tercipta saat Hasto hadir di penutupan Kongres ke-VI PDIP. Megawati, dengan suara terisak, mengungkapkan kebahagiaannya melihat kehadiran Hasto. “Tadi saya berdoa. Tapi saya tidak terlalu berharap, bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita,” ujar Presiden ke-5 RI ini sambil menyeka air mata. Ia juga menegaskan keyakinannya pada kebenaran dengan mengutip istilah Satyam Eva Jayate, “Ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah, Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau.”
Struktur Baru PDIP: Nama-Nama Besar dan Bidang Baru
Struktur kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 menampilkan sejumlah nama prominent dan penambahan bidang baru yang mencerminkan visi partai ke depan.
Selain Ganjar Pranowo dan Ahok, beberapa tokoh penting lainnya yang masuk dalam struktur meliputi Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Prananda Prabowo sebagai Ketua Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, serta Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana.
Bidang baru seperti Ekonomi Digital dan Penanggulangan Bencana menunjukkan adaptasi PDIP terhadap tantangan zaman.
Kongres ke-VI PDIP sendiri masih berlangsung hingga 3 Agustus 2025, dengan agenda penyusunan program kerja dan strategi politik menghadapi Pemilu 2029.
Pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030 sebelumnya telah disepakati secara aklamasi pada Jumat (1/8/2025), menegaskan posisinya sebagai pemimpin utama partai.
Sorotan Publik dan Langkah Strategis PDIP
Pengumuman struktur baru ini memicu perhatian luas, baik dari kalangan kader maupun masyarakat. Keputusan Megawati untuk merangkap jabatan Sekjen dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kontrol atas arah partai, terutama di tengah dinamika politik nasional.
Sementara itu, absennya Hasto dari kepengurusan DPP memunculkan tanda tanya tentang peran masa depannya di PDIP, meskipun kehadirannya di kongres menunjukkan dukungan emosional dari Megawati.
PDIP juga menegaskan posisinya sebagai partai ideologis yang tidak sekadar beroposisi atau bergabung dalam koalisi kekuasaan.
“PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang.”tegasnya.
Dengan struktur kepengurusan baru dan visi yang diperbarui, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati bersiap menghadapi tantangan politik ke depan.
