Melalui Kemenag, Presiden Prabowo Instruksikan Penurunan Biaya Haji 2025

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama memastikan biaya ibadah haji tahun 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan ketertiban dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja,” ujar Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12) usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara dan arahan khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Dalam kesempatan itu, Romo Syafi’i juga menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Haji akan dibentuk pada 30 Desember 2024 dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Setelahnya, keputusan mengenai besaran penurunan biaya haji akan ditetapkan.

“Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji,” ungkap Romo Syafi’i.

Penurunan biaya haji akan difokuskan pada beberapa komponen utama, termasuk penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Biaya penerbangan, yang merupakan komponen terbesar dengan porsi sekitar 35-40%, akan menjadi prioritas rasionalisasi.

“Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” kata Romo.

Kementerian Agama juga akan mengajukan persetujuan DPR RI untuk penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) guna mempercepat kontrak layanan di Armuzna, sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

“Kontrak di Armuzna harus segera dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami bersama DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut,” tambah Romo.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat, termasuk penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik dan terjangkau, sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan nyaman.