JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjaga stabilitas jumlah penduduk Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (4/8/2025), Tito menyoroti urgensi pengendalian demografi untuk mendukung pembangunan nasional.
Menurut Tito, tantangan demografi tidak hanya berkisar pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan produktivitas masyarakat.
“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” ujarnya, menekankan perlunya kesadaran kolektif di kalangan pemerintah daerah (Pemda) terhadap isu ini.
Tito mengungkapkan bahwa Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran strategis dalam menangani isu demografi, termasuk mendorong penduduk untuk lebih produktif dan mengurangi laju urbanisasi. Ia mencontohkan negara maju seperti Jepang dan Korea yang kini menghadapi tantangan rendahnya angka kelahiran akibat gaya hidup perkotaan.
Untuk itu, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan penguatan ekonomi desa melalui Dana Desa guna menekan urbanisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Dalam upaya memperkuat koordinasi, Tito berjanji akan memfasilitasi komunikasi intensif antara Kemendagri, Kemendukbangga/BKKBN, dan Pemda. Langkah ini bertujuan memastikan isu demografi menjadi prioritas kepala daerah di seluruh Indonesia.
“Sehingga banyak insentif diberikan,” kata Tito, merujuk pada strategi negara maju yang memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan populasi di wilayah rural.
Tito juga menegaskan pentingnya dukungan Pemda terhadap tenaga kerja Kemendukbangga/BKKBN di daerah. Dengan meningkatkan pemahaman kepala daerah terhadap dinamika demografi,
ia optimistis program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dapat berjalan lebih efektif, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Pertemuan ini menjadi bagian dari sinergi lintas kementerian untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana pengelolaan demografi yang baik menjadi kunci mewujudkan masyarakat yang produktif dan sejahtera.
