Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC): perbaiki kinerja dan citra publik dalam waktu satu tahun, atau instansi tersebut akan dibekukan. Jika gagal, fungsi kepabeanan akan dialihkan kembali kepada perusahaan surveyor asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), seperti yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.
“Saya sudah minta waktu satu tahun ke Presiden untuk tidak diganggu dulu. Kalau dalam periode itu Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat tetap tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti dengan SGS seperti dulu,” ujar Purbaya seusai rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Ultimatum tersebut muncul usai rapat internal dengan jajaran pimpinan DJBC. Purbaya menyatakan citra Bea Cukai saat ini sangat buruk di mata publik, media, hingga pejabat tertinggi negara. Lebih dari 16.000 pegawai Bea Cukai terancam kehilangan pekerjaan jika pembenahan tidak menunjukkan hasil nyata.
Skandal Under-Invoicing dan Impor Ilegal
Tekanan publik terhadap Bea Cukai meningkat tajam setelah serangkaian temuan pelanggaran dalam beberapa pekan terakhir. Dalam inspeksi mendadak di Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya (11/11/2025), Purbaya menemukan indikasi kuat praktik under-invoicing, di mana barang impor dilaporkan jauh di bawah harga sebenarnya.
Contohnya, mesin impor yang dilaporkan bernilai hanya US$7 (sekitar Rp117.000), padahal harga pasarnya mencapai Rp40–50 juta. Praktik ini menyebabkan kerugian besar pada penerimaan negara karena bea masuk dan pajak impor menjadi jauh lebih rendah dari seharusnya.
Di sisi lain, tudingan pungutan liar hingga Rp550 juta per kontainer untuk meloloskan impor pakaian bekas ilegal juga memicu polemik. Meski Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menyebut informasi tersebut menyesatkan, ia memastikan hukuman pemecatan akan dijatuhkan kepada pegawai yang terbukti terlibat.
Reformasi Teknologi: AI dan Pemindai Kontainer
Untuk memperbaiki sistem, DJBC sedang menyiapkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) guna memeriksa kesesuaian harga pada dokumen impor dengan harga pasar di e-commerce dan e-catalog pemerintah. Uji coba direncanakan mulai Desember 2025.
Bea Cukai juga mengoptimalkan penggunaan pemindai Hi-Co Scan di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan, yang terbukti efektif mendeteksi ketidaksesuaian dokumen dan barang, termasuk kasus kontainer ekspor rokok yang ternyata berisi air mineral.
Purbaya optimistis reformasi akan menghasilkan perubahan signifikan tahun depan. Ia menegaskan bahwa langkah ini menjadi momentum pemulihan reputasi institusi. Pada 1985, Presiden Soeharto pernah membekukan Bea Cukai karena maraknya penyelundupan, dan mengalihkan tugasnya kepada SGS hingga 1997.
