Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan PT Pupuk Indonesia mencabut izin 115 distributor dan pengecer pupuk subsidi yang ketahuan menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah tegas ini diambil setelah Kementerian Pertanian menerima ratusan laporan pelanggaran melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Amran” hanya dalam sepekan terakhir.
“Kami menindaklanjuti semua laporan. Dalam satu minggu, masih ada 115 kasus harga pupuk di atas HET. Hari ini langsung kita tindak dan meminta Pupuk Indonesia mencabut izinnya,” tegas Amran usai rapat di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).
Amran menjelaskan setiap aduan yang masuk lewat WhatsApp resmi 0823-1110-9690 akan diverifikasi hingga ke lapangan. Jika terbukti melanggar, izin distributor atau pengecer akan dicabut tanpa kompromi.
Distributor Masih Persulit Petani Pakai KTP
Selain pelanggaran harga, Kementerian Pertanian juga menemukan 136 distributor masih mewajibkan petani memakai kartu tani untuk menebus pupuk subsidi. Padahal aturan terbaru hanya mensyaratkan KTP.
“Masih ada 136 distributor yang mempersulit dengan tetap mewajibkan kartu tani. Ini kami beri teguran. Tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga akan kami cabut,” ujar Amran.
Untuk sementara, 136 distributor itu baru diberikan sanksi teguran. Namun bila praktik tersebut tidak dihentikan segera, pencabutan izin akan menyusul.
Aduan Turun Drastis, Kebijakan Mulai Berbuah
Upaya pemerintah menjaga harga pupuk sesuai HET dinilai mulai menunjukkan hasil. Sejak dibukanya kanal Lapor Pak Amran, jumlah aduan turun drastis dari 2.000 laporan menjadi sekitar 100 per minggu.
Kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025 juga berdampak positif:
-
Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg
-
Harga NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg
Dampak kebijakan ini turut mendongkrak ketahanan pangan nasional. Stok beras kini menembus lebih dari 4 juta ton—tertinggi dalam sejarah Indonesia. Nilai Tukar Petani (NTP) juga naik ke 124,36 persen, sementara FAO memproyeksikan produksi beras RI mencapai 33,1 juta ton pada November 2025.
