JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang akan mengelola dana dari BUMN untuk menghasilkan keuntungan yang bisa dialokasikan ke proyek-proyek strategis nasional. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga investasi, tetapi sebuah instrumen yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat.
Menariknya, ide pendirian lembaga seperti Danantara ini bukanlah hal baru. Sejak 1997, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi Indonesia yang juga ayah dari Prabowo, telah mengemukakan konsep pengelolaan dana BUMN yang independen. Dalam pidatonya di Jakarta pada 17 Desember 1997, Soemitro menyarankan pendirian lembaga yang mengumpulkan dana dari penyisihan laba BUMN untuk mendukung koperasi dan usaha kecil. Ia mengungkapkan bahwa dana tersebut bisa berfungsi sebagai dana jaminan untuk membeli saham perusahaan swasta, sekaligus menghambat dominasi konglomerat atas aset strategis negara.
Soemitro berpendapat bahwa Indonesia perlu mengembangkan lembaga seperti itu untuk membentuk kekuatan tandingan dalam pasar dan mencegah penguasaan saham oleh segelintir konglomerat dalam proses privatisasi BUMN. Menurutnya, Malaysia sudah lebih maju dengan Sharikat Permodalan Nasional Berhad yang dibentuk untuk memperkuat kedudukan golongan bumiputera.
Kini, ide tersebut terwujud dengan berdirinya Danantara Indonesia. Prabowo menyebut peluncuran Danantara sebagai langkah penting untuk mengubah cara negara mengelola aset dan mengurangi ketergantungan pada pengelolaan yang tidak efisien. Dengan Dana yang dikumpulkan dari laba BUMN dan kementerian, lebih dari Rp 300 triliun berhasil diakumulasi dalam 100 hari pertama, yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi dan korupsi.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai proyek nasional, seperti hilirisasi nikel, tembaga, dan energi terbarukan, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bermutu dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Prabowo juga menegaskan bahwa Danantara siap bekerja sama dengan dunia internasional dalam pengelolaan investasi.
Dengan demikian, Danantara bukan hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam melawan penguasaan konglomerat atas sumber daya negara yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
