JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyerukan penolakan terhadap keikutsertaan tim senam artistik Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan pembebasan Palestina, sekaligus menjaga konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Peristiwa ini mencuat setelah Federasi Senam Israel mengonfirmasi pendaftaran timnya untuk bertanding di ajang bergengsi tersebut, yang menjadi sorotan internasional. MUI menilai kehadiran atlet Israel berpotensi memicu kontroversi publik dan merusak citra Indonesia di mata dunia, terutama di tengah isu geopolitik yang sensitif.
Dukungan Konstitusional dan Solidaritas Palestina
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa penolakan ini selaras dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi hak kemerdekaan segala bangsa. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (7/10/2025), Amirsyah menekankan urgensi langkah tersebut untuk memperkuat posisi Indonesia secara global.
“Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan,” katanya.
Amirsyah juga menyoroti bahwa dukungan ini bukan hanya isu politik, melainkan upaya menjaga independensi olahraga nasional.
“Penolakan atlet gimnastik Israel tersebut guna mempertahankan independensi serta nama baik olahraga Indonesia di mata dunia,” tambahnya.
Pernyataan ini mendapat respons luas dari masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia, yang melihatnya sebagai wujud komitmen moral Indonesia terhadap konflik Timur Tengah.
Memperkuat argumen MUI, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, memperingatkan risiko jangka panjang bagi diplomasi Indonesia. Ia menekankan perlunya konsistensi dalam menjaga jarak dengan Israel, mengingat absennya hubungan bilateral kedua negara.
“Komitmen ini jangan diganggu oleh siapa pun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,” ujar Sudarnoto.
Lebih lanjut, ia mengaitkan isu ini dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto di forum internasional, yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina.
“Pemerintah Indonesia harus fokus dan hati-hati. Jangan sampai energi kita habis untuk urusan seperti ini yang justru bisa menimbulkan kontroversi dan kemarahan publik,” katanya.
Sudarnoto juga mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta penyelenggara acara untuk bertindak cepat.
“Siapa pun penyelenggaranya, termasuk jika melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), harus mencegah hal ini. Jangan sampai ada atlet Israel yang datang. Contohlah negara-negara lain yang berani menolak,” tuturnya.
Seruan ini diharapkan mendorong koordinasi antarlembaga pemerintah untuk menghindari eskalasi isu.
Respons Federasi Senam Israel dan Atlet Bintang
Di sisi lain, Federasi Senam Israel tampak optimis dengan partisipasi mereka. Menurut laporan *Jewish News Syndicate* (JNS), federasi tersebut telah berkomunikasi langsung dengan penyelenggara di Indonesia dan yakin tidak ada hambatan eksternal yang akan mengganggu.
Salah satu andalan tim adalah Artem Dolgopyat, pesenam yang meraih medali emas di Tokyo 2020 serta emas dan perak di Paris 2024, menjadikannya aset berharga bagi delegasi Israel.
“Kami berkomunikasi langsung dengan penyelenggara dan yakin bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini,” ujar juru bicara Federasi Senam Israel, seperti dilaporkan oleh JNS.
“Kami berharap penyelenggara kompetisi menyetujui keikutsertaan delegasi serta persyaratan keamanan untuk memastikan delegasi dapat berpartisipasi dengan aman dalam kejuaraan.”
Namun, klaim ini bertentangan dengan posisi MUI dan berpotensi memicu perdebatan lebih lanjut mengenai netralitas olahraga di tengah konflik global.
Kasus ini bukan yang pertama bagi Indonesia. Pada 2023, penolakan terhadap tim sepak bola Israel di Piala Dunia U-20 yang dijadwalkan di tanah air berujung pada pembatalan turnamen oleh FIFA. Keputusan itu mencerminkan sikap tegas pemerintah saat itu, yang memprioritaskan prinsip anti-penjajahan di atas prestise olahraga.
Pengalaman ini kini menjadi acuan bagi para pengamat, yang memprediksi skenario serupa jika isu gimnastik tidak ditangani dengan bijak.
Kontroversi ini menyoroti tantangan bagi Indonesia sebagai tuan rumah event internasional, di mana olahraga sering kali terjerat dinamika politik. Dengan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang diharapkan menarik ribuan penonton dan atlet dari berbagai negara, penyelenggara dihadapkan pada dilema antara inklusivitas global dan nilai-nilai nasional.
Para analis menilai bahwa respons pemerintah dalam waktu dekat akan menentukan tidak hanya kelancaran acara, tetapi juga kredibilitas Indonesia di panggung dunia.
