JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam rencana pengiriman ribuan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza, Palestina. Peringatan ini muncul menyusul pernyataan pemerintah yang menyebut kemungkinan mengirim sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari pasukan perdamaian.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan kekhawatiran bahwa misi tersebut berpotensi menjerat Indonesia dalam agenda hegemonik Amerika Serikat dan Israel. Ia menekankan agar pasukan yang dikirim tidak justru mendukung upaya menundukkan Gaza.
“Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel, yaitu menundukkan Gaza,” kata Sudarnoto, dikutip dari laman MUI, Sabtu (14/2/2026).
Menurut Sudarnoto, pengiriman pasukan dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) biasanya berada di bawah pengaruh kuat negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat. Fokus ISF lebih pada stabilisasi pascakonflik, yang sering kali menyertakan agenda tersembunyi dan tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan perdamaian berkelanjutan.
Ia menyoroti bahwa ISF cenderung mengutamakan demiliterisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, yang dinilai bukan solusi adil bagi rakyat Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal, yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan penghapusan penjajahan di muka bumi, termasuk penjajahan Israel,” ujar Sudarnoto.
Berdasarkan prinsip tersebut, MUI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengiriman pasukan. Sudarnoto khawatir keputusan ini dapat merusak citra Indonesia sebagai negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina.
Ia juga mengingatkan risiko konfrontasi langsung dengan Hamas jika misi dianggap memihak agenda yang merugikan Palestina.
“Jika tidak dipertimbangkan secara matang, pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena dapat berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina bisa jatuh,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ia menyebut angka sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari total sekitar 20.000 pasukan gabungan internasional.
“Belum. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan, kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total, ya,” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Prasetyo menambahkan bahwa persiapan terus dilakukan, namun pelaksanaan menunggu tercapainya kesepakatan terkait waktu dan lokasi penugasan.
“Belum. Kita baru mempersiapkan diri. Jika waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen, itu akan kita lakukan,” ujarnya.
Rencana ini menjadi sorotan karena ISF merupakan bagian dari upaya stabilisasi Gaza pascakonflik di bawah mandat internasional. MUI menegaskan agar Indonesia memastikan setiap langkah tetap sejalan dengan komitmen historis dalam mendukung Palestina, tanpa terjebak dalam dinamika kekuatan eksternal yang berpotensi kontraproduktif.
