TEL AVIV, ISRAEL – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk menduduki seluruh wilayah Jalur Gaza dan memperluas operasi militer guna mengalahkan Hamas. Keputusan ini diambil setelah perundingan gencatan senjata dengan Hamas di Doha, Qatar, kandas di menit-menit akhir, memicu ketegangan baru di kawasan tersebut, Selasa (5/8/2025).
“Keputusan sudah dibuat, kami akan menduduki Jalur Gaza sepenuhnya,” ujar seorang pejabat senior Israel yang dekat dengan Netanyahu, seperti dilaporkan surat kabar Yedioth Ahronoth.
Operasi militer ini akan menyasar wilayah padat penduduk, termasuk kamp pengungsi di pusat kota, meski menuai penolakan keras dari internal militer Israel.
Konflik Internal Militer Israel
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Eyal Zamir dilaporkan menentang keras rencana Netanyahu. Zamir mempertanyakan strategi pendudukan tanpa peta jalan politik yang jelas, termasuk solusi untuk pembebasan sandera. Ketegangan memuncak saat Zamir membatalkan kunjungan resmi ke Amerika Serikat, menyusul gagalnya perundingan gencatan senjata.
“Jika kepala staf IDF tidak setuju, dia harus mengundurkan diri,” tegas seorang sumber pejabat Israel kepada Yedioth Ahronoth.
Media Israel seperti Channel 12 dan KAN melaporkan bahwa Zamir muak dengan ketidaksesuaian antara agenda militer dan keputusan politik. Ia bahkan disebut mempertimbangkan pengunduran diri sebagai jalan keluar dari kebuntuan strategis ini.
Netanyahu mengklaim mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperluas operasi militer di Gaza.
“Kita sedang menuju pendudukan penuh Jalur Gaza,” ujar pejabat lain yang dekat dengan Netanyahu, seperti dikutip Anadolu. Klaim ini memicu kontroversi, terutama di tengah kritik bahwa Netanyahu sengaja memperpanjang konflik untuk kepentingan politik pribadi.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengecam keras keputusan ini. Ia menuding Netanyahu lebih mementingkan keamanan diri dan keluarganya ketimbang nasib sandera yang masih ditahan Hamas.
Kritik ini menggema di tengah demonstrasi besar-besaran di Tel Aviv, di mana ribuan warga memblokir Jalan Raya Ayalon, menuntut gencatan senjata dan pembebasan sandera.
Dampak Kemanusiaan dan Reaksi Global
Keputusan Netanyahu ini diperkirakan akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, terutama di wilayah padat penduduk. Perintah evakuasi massal sebelumnya telah memicu gelombang pengungsian, dengan warga Gaza terjebak dalam kondisi kelaparan dan kerusakan infrastruktur.
Mantan Kepala Staf IDF Moshe Yaalon bahkan menyebut praktik pengusiran warga Palestina sebagai “kejahatan perang” yang melanggar hukum internasional.
Di panggung global, langkah Israel ini menuai kecaman. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada November 2024 telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang. Meski Israel menolak yurisdiksi ICC, keputusan ini meningkatkan tekanan internasional terhadap Tel Aviv.
