JAKARTA – Organisasi jurnalisme investigasi, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), akhirnya buka suara soal mekanisme di balik penyusunan daftar finalis pemimpin paling korup di dunia, yang salah satunya mencantumkan nama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pernyataan resminya, OCCRP menjelaskan bahwa pihaknya tak memiliki kendali apapun atas nominator yang masuk, termasuk juga Jokowi yang namanya keluar sebagai finalis Tokoh Terkorup Dunia 2024 versi mereka.
“OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk pencalonan Presiden Indonesia (ke-7) Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi,” ujar OCCRP, Kamis (2/1).
OCCRP mencatat ada lebih dari 55 ribu pengajuan yang mereka terima dan diantaranya mencakup berbagai tokoh yang dianggap publik terlibat dalam praktik korupsi. Adapun nominasi finalis adalah mereka memperoleh dukungan terbanyak secara online dan dianggap memenuhi kriteria untuk dimasukkan.
Dalam pernyataan lebih lanjutnya, OCCRP mengaku pihak mereka sebenarnya tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat kasus korupsi.
Meskipun begitu, keputusan memasukkan nama Jokowi sebagai finalis adalah karena lembaga ini mencatat kritik dari kelompok masyarakat sipil dan para ahli terkait dengan kebijakan pemerintahannya yang dinilai “melemahkan komisi anti-korupsi Indonesia.”
“OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat praktik korupsi untuk keuntungan finansial pribadinya, namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan pemerintahannya secara signifikan melemahkan komisi anti-korupsi Indonesia,” tulis OCCRP.
Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun dalam beberapa kasus tidak ada bukti langsung tentang korupsi, ada persepsi kuat di masyarakat terkait praktik korupsi yang patut menjadi perhatian bagi para pejabat yang terlibat.
Sejak 13 tahun lalu, OCCRP telah memberikan penghargaan “Person of The Year” kepada tokoh-tokoh dunia yang dinilai memiliki peran besar dalam kejahatan dan korupsi.
Di tahun 2024 sendiri, penghargaan itu diberikan kepada Presiden Suriah Bashar Al Assad, yang dianggap memiliki andil besar dalam menghancurkan Suriah dan kawasan sekitarnya melalui jaringan kriminal dan pelanggaran hak asasi manusia.
