ISLAMABAD, PAKISTAN -Pasukan keamanan Pakistan melancarkan operasi militer besar-besaran di Provinsi Balochistan barat daya, menewaskan 177 militan hingga hari keempat operasi pada Senin (2/2/2026). Korban tewas terbaru berasal dari serangkaian razia malam dan pertempuran lanjutan terhadap anggota kelompok separatis yang dilarang.
Operasi keamanan ini dipicu oleh serangan terkoordinasi yang menargetkan 12 lokasi berbeda di Balochistan pada Sabtu (31/1/2026). Serangan tersebut menewaskan 31 warga sipil dan 17 personel keamanan, menurut pejabat setempat. Kelompok Balochistan Liberation Army (BLA) yang dilarang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
Operasi militer dimulai sejak Jumat (30/1/2026) dan disertai penerapan langkah-langkah keamanan ketat di seluruh provinsi. Layanan seluler dan internet masih ditangguhkan di ibu kota provinsi, Quetta, serta beberapa distrik lain. Layanan kereta api menuju wilayah lain di Pakistan juga terhenti selama tiga hari berturut-turut. Hamza Shafqaat, Sekretaris Kepala Tambahan Balochistan, menyatakan bahwa konektivitas diperkirakan kembali normal pada Selasa (3/2/2026).
Eskalasi kekerasan di Balochistan ini terjadi di tengah lonjakan aksi militan secara nasional. Data dari Pakistan Institute for Conflict and Security Studies menunjukkan jumlah kematian terkait pertempuran meningkat 43 persen pada Januari 2026 dibandingkan Desember 2025.
Sepanjang Januari, total 361 orang tewas dalam insiden kekerasan, terdiri dari 242 militan, 73 warga sipil, dan 46 personel keamanan. Selain itu, setidaknya 135 orang lainnya mengalami luka-luka. Bulan tersebut juga mencatat 87 serangan teror di seluruh Pakistan, naik 28 persen dari bulan sebelumnya. Dari jumlah itu, 27 serangan terjadi di Balochistan, menjadikan provinsi kaya sumber daya mineral ini sebagai pusat utama operasi militan, meski awal Januari relatif tenang.
Provinsi Balochistan telah lama menjadi medan konflik separatis, dengan kelompok seperti BLA menuntut otonomi lebih besar dan kontrol atas sumber daya alam lokal, di tengah tuduhan campur tangan asing yang kerap dilontarkan pemerintah Pakistan.