WASHINGTON, AS – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Rusia menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari mendatang.
Juru bicara PBB Stéphane Dujarric menyampaikan sikap tersebut kepada wartawan di New York pada Kamis (12/2) waktu setempat.
“Tidak, saya tak tahu kalau kami akan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Perdamaian, atau mengirimkan wakil ke Washington. Jika ada perubahan, akan saya beri tahu,” kata Dujarric.
Meski demikian, Dujarric menegaskan PBB tetap siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian, khususnya melalui Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov.
Sikap serupa diungkapkan Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan Moskow tidak akan mengirim utusan ke pertemuan tersebut. Rusia masih mengkaji kemungkinan bergabung secara penuh, dengan sikap terbuka namun kritis terhadap inisiatif ini.
Dewan Perdamaian pertama kali diumumkan Trump pada 16 Januari lalu. Awalnya, badan ini difokuskan untuk menangani krisis di Jalur Gaza, Palestina. Namun, Trump sebagai ketua eksekutif memperluas mandatnya menjadi platform global untuk menyelesaikan berbagai konflik dunia.
Piagam pendirian Dewan Perdamaian ditandatangani pada 22 Januari di sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Penandatanganan melibatkan sejumlah kepala negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.
Anggota eksekutif dewan mencakup tokoh-tokoh berpengaruh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga.
Meski Rusia menolak hadir di pertemuan perdana, Presiden Vladimir Putin pernah menyatakan kesiapan menyetor dana US$1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan di AS. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menekankan bahwa Dewan Perdamaian tidak boleh menggantikan peran sentral PBB dalam urusan perdamaian internasional.
Pertemuan 19 Februari di Washington diharapkan menjadi ajang diskusi awal tentang rekonstruksi Gaza dan mekanisme operasional dewan. Absennya PBB dan Rusia menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan efektivitas inisiatif ini di mata komunitas internasional, mengingat keduanya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Gedung Putih terkait ketidakhadiran dua pihak penting tersebut.
