JAKARTA – Pemerintah menargetkan 20 ribu Koperasi Desa Merah Putih memperoleh dukungan pembiayaan pada tahun 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mempercepat penguatan operasional hingga 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, setiap koperasi yang masuk program akan mendapatkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar.
Dana tersebut bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur pendukung, seperti gudang penyimpanan dan armada angkutan.
“Target awalnya adalah 20 ribu koperasi Merah Putih yang akan dibangun secara ideal,” ujar Ferry usai serah terima jabatan Wakil Menteri Koperasi di kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis.
Untuk memastikan percepatan pencairan dana, pemerintah tengah menyempurnakan regulasi, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.
Aturan itu sedang direvisi agar prosedur penyaluran pinjaman koperasi menjadi lebih sederhana.
Nantinya, koperasi tidak lagi diwajibkan meminta persetujuan kepala daerah maupun menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) untuk setiap proposal bisnis.
Selain itu, Kementerian Koperasi juga menyiapkan agenda sosialisasi bersama dinas terkait, BUMN, serta bank penyalur.
Tujuannya agar pengurus koperasi memahami standar pencairan dana hingga penyusunan proposal yang sesuai ketentuan.
Hingga saat ini, sebanyak 1.064 proposal telah masuk ke bank Himbara, dengan 100 koperasi sudah beroperasi sebagai percontohan.
Langkah ini menjadi fondasi awal sebelum skala program diperluas.
Untuk menopang program tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp16 triliun dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025.
Dana itu ditempatkan di bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Di samping itu, pemerintah juga menaruh tambahan likuiditas Rp200 triliun di lima bank besar—BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI—guna memperkuat dukungan pembiayaan koperasi desa.***
