JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membatalkan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil setelah evaluasi teknis menunjukkan berbagai kendala, termasuk keterbatasan ruang dan keberadaan jaringan utilitas vital di bawah trotoar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, solusi yang diambil untuk mengurai kemacetan bukan dengan memangkas trotoar, melainkan dengan penambahan armada Transjakarta. “Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” ujar Pramono, Kamis (28/8/2025).
Selain itu, Pramono mengimbau warga untuk menghindari Jalan TB Simatupang hingga setidaknya November mendatang. Pemerintah juga tengah menggelar rapat khusus untuk membahas langkah-langkah lanjutan terkait kemacetan di wilayah tersebut.
“Masalah kemacetan di TB Simatupang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Saya sendiri sudah merasakan langsung kemacetannya tanpa dikawal,” katanya. Ia pun telah menginstruksikan PAM JAYA, PAL JAYA, dan Dinas Sumber Daya Air untuk segera merampungkan pekerjaan yang masih berlangsung, termasuk membatasi area kerja agar tidak terlalu memakan ruang jalan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan bahwa rencana pemangkasan trotoar sempat masuk sebagai opsi penanganan kemacetan di sekitar proyek galian PAL Jaya Manhole Section 4. Lokasinya berada di sisi selatan Jalan TB Simatupang, dari seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat.
Namun, hasil peninjauan bersama kontraktor, PAL JAYA, dan Dinas Bina Marga menunjukkan lebar trotoar di lokasi tersebut hanya tersisa kurang dari satu meter, dan dipenuhi oleh kabel bawah tanah, tiang listrik, serta fasilitas penerangan jalan yang tidak bisa dipindahkan sementara.
“Pemangkasan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksisting trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu, terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelas Syafrin.
Meski demikian, Pemprov DKI tetap mengambil sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi kemacetan. Di antaranya, memotong panjang pagar area kerja dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah jumlah pekerja dan jam kerja kontraktor, serta menambah jumlah petugas pengatur lalu lintas di lapangan.
“Petugas dari Dishub dan kepolisian sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” tegas Syafrin.
