MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku baru saja merekrut 100 calon siswa untuk mengikuti program Sekolah Rakyat (SR) jenjang SMA yang akan diselenggarakan di kompleks Hiti Hiti Hala Hala, Passo, Kota Ambon. Program ini merupakan bagian dari implementasi program nasional Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. “Sekolah Rakyat adalah program strategis untuk memberikan akses pendidikan yang layak kepada mereka, dengan fasilitas memadai dan tanpa biaya apapun,” kata Lewerissa dalam keterangan resminya di Ambon, Jumat, (11/7/2025).
Menurut Gubernur, program ini tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga kebutuhan hidup siswa selama di asrama yang sepenuhnya ditanggung negara. “Ini adalah bentuk kehadiran negara bagi masyarakat paling bawah, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” tambahnya.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan berbasis digital sesuai perkembangan teknologi zaman. Proses orientasi siswa pun dirancang lebih panjang untuk memperkenalkan lingkungan belajar yang mengutamakan teknologi.
Dalam hal seleksi siswa, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan dengan ketat dan berdasarkan data yang valid. Proses ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan bahwa hanya anak-anak dari keluarga miskin yang memenuhi syarat untuk bergabung.
“Saya tegaskan kepada OPD terkait untuk tidak bermain-main dalam proses ini. Seleksi harus bersih, berbasis data yang valid dan tepat sasaran, tanpa ada nepotisme atau diskriminasi. Anak-anak dari keluarga miskin berhak mendapatkan kesempatan ini,” tegas Lewerissa.
Selain itu, Gubernur Lewerissa juga menyebutkan bahwa dua kabupaten di Maluku, yakni Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru, telah memenuhi syarat untuk membangun Sekolah Rakyat. Kabupaten lainnya yang juga akan segera terlibat dalam program ini antara lain Maluku Tenggara, Kota Tual, Maluku Tengah, Buru, dan Buru Selatan.
Pentingnya legalitas lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat juga disorot oleh Gubernur, yang menekankan bahwa lahan yang digunakan harus bebas dari sengketa dan tidak dijadikan jaminan aset.
Komitmen Pemprov Maluku untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut pun semakin tegas. “Ini adalah saat terbaik untuk mengurus kaum dhuafa. Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin tidak boleh kecil impiannya. Negara boleh tidak mewariskan harta, tapi tidak boleh gagal mewariskan harapan,” kata Gubernur Hendrik Lewerissa menutup sambutannya.
