JAKARTA – Pengelolaan aset hasil rampasan negara menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Sebab, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan negara mengambil aset hasil kejahatan, tetapi juga bagaimana aset itu dimanfaatkan setelah berada dalam penguasaan negara.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pengaturan mengenai pengelolaan aset hasil rampasan perlu diperjelas melalui aturan turunan setelah undang-undang disahkan.
Menurutnya, ketentuan dalam undang-undang saat ini masih memberikan gambaran umum mengenai aset yang dapat dirampas negara. Sementara mekanisme pemanfaatan dan pengelolaannya membutuhkan pengaturan lebih terperinci.
“Saya kira itu nanti pasti masih ada aturan turunannya setelah undang-undang itu disahkan. Kan harus ada peraturan turunan untuk memastikan bagaimana aset-aset itu dikelola,” kata Lucius.
Dia menjelaskan, aset hasil kejahatan yang telah dirampas negara perlu memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas. Hal tersebut penting agar aset yang berhasil dikembalikan kepada negara dapat memberikan manfaat sesuai tujuan kebijakan perampasan aset.
Lucius menyebut, aturan turunan nantinya diharapkan mampu menjawab bagaimana aset tersebut dikelola, termasuk kemungkinan dimasukkan sebagai pendapatan negara.
“Di undang-undangnya itu kan semua masih digambarkan secara umum bahwa aset-aset hasil korupsi yang diperoleh dari hasil korupsi itu semua bisa dirampas. Baik yang sudah ditetapkan melalui proses hukum di pengadilan maupun yang belum,” ujarnya.
Dia menambahkan, pengawasan terhadap aturan turunan juga menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola aset berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Lucius, pengelolaan yang tidak dilakukan secara baik berpotensi menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pengawasan perlu menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset.
“Itu aset-aset yang kita kira kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa jadi sumber penyimpangan yang akan terjadi,” tuturnya.
Lucius berharap implementasi UU Perampasan Aset nantinya dapat dikawal bersama, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan aset yang dikembalikan kepada negara dikelola secara bertanggung jawab. (Fanny Marizka – Garuda TV )