Pemerintah bakal melakukan revolusi mendasar dalam tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa sistem portal terpadu Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) siap diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Rapat strategis ini turut dihadiri Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu beserta jajaran Anggota DEN.
Luhut menegaskan bahwa transformasi digitalisasi Perlinsos dirancang untuk menghadirkan keadilan sosial melalui akurasi data berbasis studi dan bukti empiris.
“Kami laporkan sistem Perlinsos ini akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada 10 November. Perlinsos ini memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang benar-benar berhak menerima bansos, yang nantinya disalurkan dalam bentuk skema transfer tunai (cash transfer). Pada ujungnya, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi berbasis produk,” tegas Luhut.
Uji Coba Nasional di 514 Kabupaten/Kota
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengungkapkan bahwa program digitalisasi Perlinsos telah sukses diuji cobakan secara masif di seluruh 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 11,5 juta Kepala Keluarga (KK) telah terdaftar dalam basis data digital Perlinsos. Akselerasi pendaftaran ini didukung oleh pengerjaan lapangan 775.000 agen Perlinsos.
“Data harian mencatat tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, di mana ada lebih dari 600.000 pendaftar baru per hari yang masuk ke dalam portal terpadu Perlinsos,” jelas Firman.
Pangkas Angka Error dan Perkuat Transparansi
Hasil proyek percontohan (piloting) yang telah berjalan di Provinsi Bali menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap efektivitas penyaluran bantuan.
Penerapan portal digital terbukti sanggup menekan dua jenis kesalahan data utama:
-
Exclusion Error (warga miskin yang berhak tetapi terlewat) berhasil ditekan hingga 24,1 persen.
-
Inclusion Error (warga mampu yang salah sasaran menerima bantuan) berhasil diturunkan sebesar 4,1 persen.
“Artinya, digitalisasi Perlinsos ini terbukti mampu membuat mekanisme penyaluran bansos jauh lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” pungkas Firman.
