Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir Indonesia kini telah berada di meja Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan. Kehadiran badan ini menjadi prasyarat utama yang ditetapkan International Atomic Energy Agency (IAEA) sebelum Indonesia dapat mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertamanya.
“Perpres sekarang sudah di meja presiden. Tinggal menunggu diturunkan,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi, di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Setelah Perpres diteken, pemerintah akan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM untuk membentuk kelompok kerja dalam kerangka Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Eniya menjelaskan, seluruh kementerian dan lembaga terkait—termasuk Kementerian ATR/BPN—telah memberikan paraf persetujuan dalam proses penyusunan Perpres tersebut.
Target Operasi Dipercepat ke 2032
Pembentukan NEPIO ditujukan untuk mempercepat pembangunan PLTN nasional yang kini ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2032, lebih cepat dari rencana awal tahun 2039. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menetapkan dua lokasi prioritas pembangunan PLTN, yakni Bangka Belitung berkapasitas 250 megawatt (MW) dengan target operasi 2032, serta Kalimantan Barat berkapasitas 250 MW yang direncanakan beroperasi pada 2033.
“Data paling lengkap memang di Bangka. Namun Kalimantan juga sudah ada yang masuk tahap pra-studi kelayakan,” kata Eniya. Ia menambahkan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebelumnya telah mengkaji sedikitnya 28 lokasi potensial PLTN di Indonesia. Penentuan lokasi akhir akan mempertimbangkan kesiapan wilayah serta keberadaan off-taker atau pengguna listrik.
Minat Negara Asing dan Agenda Transisi Energi
Eniya juga mengungkapkan bahwa sejumlah negara menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan PLTN, di antaranya Rusia, Amerika Serikat, dan Kanada. “Amerika datang, Kanada juga datang. Ramai,” ujarnya.
Pengembangan energi nuklir diposisikan sebagai bagian penting dari strategi transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Berdasarkan peta jalan Dewan Energi Nasional (DEN), bauran energi baru terbarukan ditargetkan mencapai 19–21 persen pada 2030 dan meningkat menjadi 25–26 persen pada 2035, dengan asumsi PLTN pertama telah beroperasi.
Ke depan, NEPIO akan dipimpin langsung oleh Presiden, dengan Menteri ESDM bertindak sebagai ketua harian. Badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan pembangunan PLTN di Indonesia.
